BLITAR, iNewsBlitar - Oligarki diduga kuat telah menguasai pemerintahan Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini sejak dilantik 21 Februari 2021.
Oligarki berkamuflase di dalam TP2ID (Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah) Kabupaten Blitar, yakni lembaga pembantu bupati di mana penanggung jawabnya adalah saudara kandung Mak Rini.
Kepentingan oligarki membuat slogan atau tagline Maju Bersama Sejahtera Bersama yang dikampanyekan pemerintahan Mak Rini jauh panggang dari api alias pepesan kosong.
“Nyatanya yang maju dan sejahtera bersama di kabupaten Blitar siapa? Semua itu isapan jempol belaka alias pepesan kosong,” tutur salah seorang pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang enggan disebut namanya.
Pasangan Mak Rini-Makde Rahmat diusung koalisi PKB, PAN dan PKS. Dengan slogan Maju Bersama Sejahtera Bersama, Mak Rini menawarkan visi misi untuk perubahan Kabupaten Blitar lebih baik.
Namun dalam perjalanannya semua itu tinggal slogan. Kepentingan oligarki membuat Panca Bhakti, yakni rangkuman visi misi Bupati Blitar Mak Rini, masih jauh dari realisasi.
Salah satunya janji sekolah gratis yang dirangkum dalam jaminan pendidikan masyarakat desa. Janji sekolah gratis yang disuarakan saat kampanye pilkada itu hingga kini terus dipertanyakan.
“Mana itu realisasi dari janji sekolah gratis yang disampaikan saat kampanye?,” tanyanya.
Informasi yang dihimpun, janji sekolah gratis dimodifikasi menjadi pemberian bea siswa untuk mahasiswa asal Kabupaten Blitar. Pemkab Blitar pada tahun 2022 mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar.
Namun dana beasiswa itu hanya terserap Rp 500 juta. Pada tahun 2023 ini pemkab mengalokasikan Rp 2 miliar.
Begitu juga visi misi Mak Rini soal kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan ibu dan anak. Kemudian pengembangan potensi ekonomi daerah, dan membuat Blitar lebih memesona (Pesona Blitar Raya).
Kenyataanya, masih kata sumber, semua visi misi itu jauh panggang dari api. Yang terjadi banyak jalan di wilayah Kabupaten Blitar yang dibiarkan rusak, yakni terutama di wilayah Blitar Selatan.
Intervensi oligarki melalui TP2ID membuat arah pemerintahan Bupati Mak Rini menjadi bias.
Semua kebijakan Bupati Mak Rini, yakni mulai mutasi ASN, pemilihan pimpinan OPD, penganggaran di masing-masing OPD hingga penguasaan proyek diduga untuk memenuhi kepentingan oligarki.
Diduga untuk memenuhi kepentingan oligarki, muncul persoalan sewa rumah dinas wakil bupati Makde Rahmat senilai ratusan juta yang saat ini menjadi polemik.
Yang mengejutkan semua pihak, sewa rumah dinas untuk wabup bernilai ratusan juta itu diduga menggunakan rumah pribadi Bupati Mak Rini.
Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mendesak legislatif memakai hak angket untuk membongkar permasalahan yang terjadi.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar Hendik Budi Yuantoro mengatakan, polemik dugaan oligarki di lingkaran Bupati Mak Rini memang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Persoalan yang menjadi sorotan publik itu berpotensi menganggu pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Blitar. Apalagi TP2ID yang dituding sebagai kamuflase oligarki dibiayai oleh anggaran negara (APBD).
“Saat ini permasalahan yang ada ini menjadi pembahasan serius di dewan,” ujar Hendik yang juga anggota Fraksi PDIP.
Sementara Ketua TP2ID Kabupaten Blitar Sigit Purnomo menegaskan tidak ada kekuatan politik oligarki di lingkaran kekuasaan Bupati Blitar Mak Rini.
Kabar adanya saudara kandung bupati yang selama ini menjadi pengendali utama kekuasaan bupati Blitar, Sigit menegaskan tidak benar. Disampaikan juga bahwa Mak Rini bukan wayang politik oligarki.
Terkait TP2ID yang meresahkan para pimpinan OPD, Sigit menjelaskan, TP2ID merupakan pembantu bupati, di mana komunikasi hanya dengan bupati. Ia membantah TP2ID telah mengintervensi OPD Kabupaten Blitar.
Editor : Solichan Arif
Artikel Terkait
