BLITAR, iNewsBlitar- Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Blitar memberikan beberapa saran untuk Pilkada pada November mendatang. Ini agar menghasilkan pesta demokrasi bagi warga Kota Blitar yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).
Saran ini didapatkan PAN setelah proses rekapitulasi baik di kecamatan dan Kota Blitar. Ada beberapa KPPS yang dinilai kurang memahami tupoksi dalam melaksanakan tugasnya. "Saya minta KPPS dibimtek sebimtek-bimteknya," ungkap salah satu saksi PAN Kota Blitar, Joko Nurbatin.
Joko menjelaskan, dari temuan di lapangan PAN mendapati 18 TPS di 6 kelurahan, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang tidak ditandatangani oleh seluruh KPPS. "Biar KPPS itu semua memahami tentang alur dan jalannya pelaksanaan pemilu," ungkapnya.
Tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, PAN Kota Blitar juga meminta Bawaslu dalam mengawasi Pemilu juga memberikan pemahaman kepada pengawasannya di lapangan. PAN Kota Blitar juga meminta bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) juga memahami fungsi dan tugasnya baik administrasi dan teknis pelaksanaan.
Joko memberikan contoh, bahwa ada form C pengaduan (keberatan) tidak ditulis oleh KPPS. Menurutnya, ada tidaknya kejadian form ini wajib di isi oleh KPPS.
"Waktu yang mepet membuat KPU dan Bawaslu mempersiapkan SDM tidak maksimal, kita menyadari itu. Semoga ke depannya, penyelenggara dapat mempersiapkan SDM dengan maksimal," pungkasnya.
Sementara itu, Plt Ketua Komisioner KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya mengapresiasi saran dari berbagai partai politik. Ia memang meminta sana dan masukan dari semua partai politik untuk pelaksanaan Pemilu nantinya lebih baik lagi.
"Kita tentunya sebagai penyelenggara meminta saran dan masukan dari semua pihak, untuk melaksanakan Pemilu yang lebih baik lagi nantinya.
Editor : Robby Ridwan
Artikel Terkait
