Politisi PDIP Minta Bupati Blitar Mak Rini Buktikan Tidak Disetir Oligarki

BLITAR, iNewsBlitar - Isu Bupati Blitar Jawa Timur Rini Syarifah atau Mak Rini hanya wayang politik oligarki disoroti anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Isu Mak Rini hanya wayang politik oligarki kembali mengemuka seiring adanya keresahan para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang merasa diintervensi TP2ID (Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah) Kabupaten Blitar.

Baca Juga

Restu Gus Iqdam Untuk Tony Andreas di Pilkada Blitar 2024, Apakah Ampuh?

Hendik Budi Yuantoro, anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) meminta Bupati Blitar Mak Rini berani membuktikan diri bukan sebagai wayang politik oligarki.

Mak Rini juga diminta berani mengkaji ulang keberadaan TP2ID yang selama ini dikaitkan publik sebagai wadah kepentingan oligarki.

“Bupati Blitar harus berani membuktikan diri memiliki gestur politik yang independen, tidak dikendalikan kekuatan oligarki seperti kabar yang berkembang selama ini,” ujar Hendik kepada iNewsBlitar Kamis (12/10/2023).

Baca Juga

Pilkada Tulungagung 2024, Membaca Peluang Mbah Pucung Kejatuhan Pulung PDIP

Isu Bupati Blitar Mak Rini hanya wayang politik oligarki kembali berhembus. Dalam menjalankan pemerintahan, Mak Rini disebut-sebut disetir kekuatan politik oligarki, yakni diduga datang dari saudara kandung Mak Rini beserta kolega politiknya.

Kekuatan politik oligarki itu ditengarai bertempat di TP2ID, yakni di mana penanggung jawab berada di tangan saudara kandung Bupati Mak Rini. TP2ID dibentuk seiring dengan dilantiknya Mak Rini sebagai bupati Blitar pada 21 Februari 2021.

Sepak terjang TP2ID belakangan ini diresahkan para pimpinan OPD Kabupaten Blitar. Mereka dikatakan telah mengintervensi OPD, termasuk berani memanggili pimpinan OPD yang itu merupakan kewenangan Bupati Blitar.

Baca Juga

Prihatin Krisis Bupati Pro Rakyat, Ketua KONI Blitar Maju Pilkada 2024

Menurut Hendik, pembentukan TP2ID yang merupakan lembaga bersifat ad hoc tidak masalah selama semangat dan kinerjanya untuk Kabupaten Blitar lebih baik.

Namun jika TP2ID sudah melakukan langkah di luar kewenangan, Bupati Blitar Mak Rini kata dia harus berani melakukan kaji ulang. Apalagi dengan kembali mengemukanya isu TP2ID sebagai tempat oligarki politik. Mak Rini harus berani membuktikan hal itu (TP2ID tempat oligarki politik) tidak benar.

Apakah keberadaan TP2ID masih efektif dan efisien atau justru membuat kacau balau roda pemerintahan, Hendik meminta Bupati Blitar berani memutuskan.

Baca Juga

Ini Potensi Gus Tamim Maju Pilkada Blitar 2024 Lewat Jalur PKB

Sebab di sisi lain seluruh kegiatan operasional TP2ID dibiayai oleh uang rakyat (APBD).

“TP2ID itu hanya pembantu bupati, jadi sebaiknya tidak bersikap seolah-olah menjadi bupati seperti kabar yang berkembang selama ini,” tegasnya.

“Kalau memang keberadaanya (TP2ID) sudah tidak efektif, Bupati idealnya berani mengambil tindakan. Hal itu sekaligus membuktikan tidak disetir oligarki politik. Toh, bupati juga sudah memiliki pembantu sendiri di pemerintahan” pungkas Hendik.

Baca Juga

Mbah Pucung, Kuda Hitam Pilkada Tulungagung yang Sulit Dibendung: Ini Profilnya

Sementara sebelumnya Ketua TP2ID Kabupaten Blitar Sigit Purnomo menegaskan tidak ada kekuatan politik oligarki di lingkaran kekuasaan Bupati Blitar Mak Rini.

Kabar adanya saudara kandung bupati yang selama ini menjadi pengendali utama kekuasaan bupati Blitar, Sigit menegaskan semua itu tidak benar. Disampaikan juga bahwa Mak Rini bukan wayang politik oligarki.

Terkait TP2ID yang meresahkan para pimpinan OPD, Sigit menjelaskan, TP2ID merupakan pembantu bupati, di mana komunikasi hanya dengan bupati. Ia membantah TP2ID telah mengintervensi OPD Kabupaten Blitar.   

“Tidak, tidak ada itu (Saudara Mak Rini yang mengendalikan kekuasaan Pemkab Blitar),” ujarnya.

Editor : Solichan Arif