Kisah Aksi Sepihak PKI di Kediri, Kiai NU: Haram Ansor Diam Saja!

KEDIRI, iNewsBlitar - Kebijakan Landreform, yakni tanah untuk rakyat seperti yang diamanatkan UU Pokok Agraria tahun 1960 memicu konflik horizontal di wilayah eks karesidenan Kediri Jawa Timur.

Kediri sebagaimana karesidenan Besuki dan Madiun merupakan daerah basis atau kantong suara PKI (Partai Komunis Indonesia). Pada pemilu parlemen 1955, PKI di Kediri memperoleh 457 suara.

Baca Juga

Pelukan Soekarno kepada Musso Sebelum Mati di Pemberontakan PKI Madiun 1948

Dikutip dari buku Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (1971), perolehan suara terbesar PKI di Kediri bersaing ketat dengan PNI yang meraup sebanyak 455 suara, dan disusul NU sebanyak 366 suara, serta Masyumi 155 suara.

Berdalih melaksanakan landreform yang dilindungi undang-undang, para aktivis BTI (Barisan Tani Indonesia) Kediri, yakni sayap PKI di sektor pertanian, mulai mematoki tanah negara.

Tidak hanya tanah negara. Memasuki tahun 1964, orang-orang BTI di Kediri juga bergerak mematoki tanah milik rakyat yang dianggap melebihi batas. Celakanya, sejumlah tanah yang diklaim sepihak oleh BTI adalah milik para kiai.

Baca Juga

HUT TNI ke-78, Kisah Bung Hatta Bersih-bersih Tubuh Tentara

Tidak sedikit tanah juga milik pengurus partai NU, PNI dan Masyumi. Keberanian berlebih para aktivis BTI PKI itu dipengaruhi adanya pimpinan PKI yang duduk di kementerian.

“Semangat PKI BTI dalam melakukan landreform ini semakin berkobar setelah salah seorang pimpinan PKI yaitu Njoto diangkat sebagai Menteri Urusan Landreform,” demikian dikutip dari buku Benturan NU PKI 1948-1965.

Konflik horizontal semakin runcing ketika GP Ansor NU Kediri menyatakan tegas melawan. Ansor NU Kediri secara terbuka menantang orang-orang BTI yang berani merampas tanah milik warga NU.

Baca Juga

Tumpas Kelor, Siasat Berani Soeharto Menghabisi G30S PKI

Untuk menandai tanah milik warga NU, sejumlah tanah ditancapi bendera NU sekaligus pernyataan: Ansor siap menyerang PKI jika berani mencabutnya. Benturan fisik pun tak terhindarkan.

Sejumlah aktivis PKI BTI dibuat tunggang langgang ketika Ansor membebaskan tanah perkebunan tebu milik Rais Syuriah PCNU Kabupaten Kediri. Ansor NU juga berhasil membebaskan tanah milik anggota PNI Kediri yang sebelumnya meminta bantuan karena telah dirampas orang-orang BTI.

Benturan horizontal yang dipicu aksi sepihak orang-orang PKI BTI juga terjadi di Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah karesidenan Kediri. Konflik horizontal di Kediri antara BTI dan Pemuda Rakyat dengan Ansor NU didengar Jakarta.

Baca Juga

Kondisi Mengerikan Jenderal Korban G30S PKI saat Diangkat dari Lubang Buaya

Dalam sidang kabinet yang dihadiri Ketua Umum PBNU KH Idham Chalid, pimpinan tertinggi PKI D.N Aidit mengeluhkan persoalan di Kediri kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno.

Aidit menuding Ansor NU di Kediri telah menghambat pelaksanaan landreform, menjadi musuh rakyat dan petani serta bertindak kontrarevolusioner. Aidit bahkan mengusulkan GP Ansor untuk dibubarkan.

Dengan tenang KH Idham Chalid menjelaskan kepada Bung Karno. BTI dan Pemuda Rakyat di Kediri telah melakukan aksi sepihak, yakni merampas tanah orang lain secara tidak sah.

Baca Juga

PKI Jago Panasi Suhu Politik, Sejumlah Ketegangan Jelang Gerakan 30 September 1965

Yang dilakukan Ansor NU dan rakyat adalah mempertahankan haknya. Dan sudah seharusnya Ansor NU melawan. “Kalau Ansor ditampar oleh BTI maka haram hukumnya bagi saya untuk melarang membalasnya. Ansor tidak bisa dibubarkan justru BTI yang harus dibubarkan, karena aksi sepihak melanggar hukum,” tegas Kiai Idham Chalid.

Pernyataan Kiai Idham Chalid mendapat dukungan partai lain yang selama ini tidak berani menghadapi PKI. Pada tahun 1964 secara demonstratif Kiai Idham Chalid datang ke Kediri dan Blitar untuk mengecek langsung lokasi konflik agraria.

Kehadiran Idham Chalid sekaligus mendeklarasikan berdirinya Banser (Barisan Ansor Serba Guna) yang bertujuan untuk melindungi ulama dan menghadapi berbagai provokasi PKI. Sejarah mencatat, pasca peristiwa 30 September 1965 (G 30SPKI), PKI hancur dan secara organisasi resmi dibubarkan sekaligus ditetapkan sebagai partai politik terlarang.   

Editor : Solichan Arif