PKI Jago Panasi Suhu Politik, Sejumlah Ketegangan Jelang Gerakan 30 September 1965

JAKARTA,iNewsBlitar - Jelang meletusnya Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI, suhu politik Indonesia semakin memanas.

Naiknya eskalasi politik di tanah air, khususnya di Jakarta tidak lepas dari provokasi yang dilakukan orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca Juga

Pelukan Soekarno kepada Musso Sebelum Mati di Pemberontakan PKI Madiun 1948

PKI bersama organ sayapnya, yakni Pemuda Rakyat, BTI, Lekra, Gerwani tidak berhenti melakukan manuver politik. Semua yang dianggap sebagai lawan diserangnya. Kegaduhan terjadi di mana-mana.

Bukan hanya melakukan aksi sepihak, yakni merebut tanah dengan dalih menjalankan program landreform atau Undang-undang reforma agraria, mereka juga menggelar aksi massa.

Dilansir dari buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar (2018), berikut provokasi politik yang dilakukan orang-orang PKI jelang peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Baca Juga

HUT TNI ke-78, Kisah Bung Hatta Bersih-bersih Tubuh Tentara

1.Serbu Kediaman Dubes AS

Sejumlah orang-orang PKI yang menggelar aksi unjuk rasa tiba-tiba menyerbu kediaman Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Howard Jones di Jakarta. Amerika Serikat dan sekutunya dianggap sebagai kekuatan nekolim (neokolonialisme imperialisme)

Aksi penyerbuan orang-orang PKI berlangsung pada 28 Februari 1965 atau 7 bulan sebelum peristiwa G30S PKI meletus.

Baca Juga

Tumpas Kelor, Siasat Berani Soeharto Menghabisi G30S PKI

2. Serbu Importir Film Amerika

Selain Dubes Amerika Serikat Howard Jones, pada 1 April 1965 massa PKI juga menyerbu vila milik William (Bill) Palmer di Gunung Mas. Palmer merupakan manajer gabungan Importir Film Amerika (Association of American Film Importers).

Palmer yang juga menjabat Direktur American Motion Picture Association in Indonesia (Ampai) oleh PKI dituding sebagai agen Badan Intelijen Amerika (CIA). Palmer dituduh telah menjalin komunikasi rahasia dengan sejumlah perwira militer Indonesia.

Baca Juga

Kondisi Mengerikan Jenderal Korban G30S PKI saat Diangkat dari Lubang Buaya

Karenanya, sekitar 1.000 orang massa PKI yang juga menyerbu kantor Ampai, menuntut kantor tempat bekerja Palmer untuk ditutup.

Aksi PKI mendapat dukungan Republik Rakyat China (RRC). Dalam siaran radio Peking (sekarang Beijing), RRC memuji langkah PKI karena Ampai merupakan alat subversi sekaligus agresi imperialis di bidang kebudayaan untuk melemahkan revolusi Indonesia.

3.Usul Angkatan V Dipersenjatai

Baca Juga

Kisah Gerakan 30 September 1965, NU Pertama Kali Sebut PKI sebagai Dalang

Usulan dibentuknya Angkatan V, yakni buruh dan tani yang dipersenjatai datang dari Asmu atau Asmoe Tjiptodarsono, Ketua Barisan Tani Indonesia (BTI), sayap PKI.

Usulan itu berlangsung menjelang peristiwa G30S PKI. Dalam pidatonya pada Februari 1965, Ketua CC PKI DN Aidit kembali menegaskan perlunya merealisasikan usulan pembentukan Angkatan V yang bersenjata.

Adanya barisan buruh dan tani yang dipersenjatai terinspirasi oleh konsep yang dijalankan Partai Komunis China.

Aidit juga usul pada setiap angkatan, yakni Darat, Laut, Udara dan Kepolisian dibentuk komisaris politik. Lembaga yang ada akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam membina ideologi, doktrin, dan ajaran perjuangan bagi setiap prajurit.

4. Menghembuskan isu Dewan Jenderal       

Provokasi politik yang dilakukan PKI jelang 30 September 1965 adalah menghembuskan isu adanya Dewan Jenderal.

Dewan Jenderal adalah sekumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno. Melalui isu penemuan dokumen Gilchrist, PKI berusaha melakukan penyesatan informasi.

PKI juga menghembuskan isu kelompok Nekolim hendak membunuh Bung Karno, Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) Soebandrio, dan Menteri/Panglima Angkatan Darat, A Yani.

Jika rencana pembunuhan itu gagal, tentara Nekolim akan menyerbu Indonesia dengan bantuan kaki tangan mereka.

Demikian sejumlah provokasi politik yang dilakukan orang-orang PKI menjelang peristiwa 30 September 1965. Pasca perstiwa G30S PKI, pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai partai terlarang.

Editor : Solichan Arif