GPI : KPU Kabupaten Blitar Periode ini Kinerjanya Paling Amburadul

Blitar, iNewsBlitar - Ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menilai kinerja KPU Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan gelaran Pilkada 2024 paling amburadul. 

Baca Juga

Rindu Diduga Kampanye tanpa STTP Kampanye dan Libatkan Anak Kecil

Ketua Ormas GPI, Jaka Prasetya menilai kinerja penyelenggara pemilu sebelumnya tidak seamburadul seperti gelaran pilkada tahun ini. 

Berbagai peristiwa menuai kontra dari masyarakat, seperti mendapatkan somasi dari organisasi media, adanya demo dari elemen masyarakat, kritikan dari berbagai organisais masa, adanya anggota PPK dan PPS yang ikut pertemuan paslon, hingga tidak dapat menyelenggarakan debat dengan baik.

Baca Juga

KPU Kabupaten Kurang Teliti Rekrut KPPS, Terbukti Langgar Etik Foto Bareng Paslon

“ Ini menunjukan bahwa kinerja KPU Kabupaten Blitar, amburadul dan tidak profesional,” ujarnya.

Baca Juga

Ini Catatan Kegagalan Kerja KPU Gelar Tahapan Pilkada Kabupaten Blitar Nyoblos Pintar Kanggo Blitar

Jaka menilai, bahwa awal kegaduhan penyelengaraan pilkada ini bersumber dari KPU sebagai penyelenggara. 

Hal ini dapat memicu dampak yang buruk, karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu kurang memuaskan. 

Baca Juga

Ragukan Netralitas KPU Kabupaten Blitar di Pilkada 2024, Ratusan Massa Turun Jalan

Kurangnya legimitasi (kepercayaan) dari masyarakat dapat menimbulkan ancaman serius yang sewaktu-waktu dapat meledak sebagai bentuk pelampiasan atas sebuah kekecewaan.

Baca Juga

IJTI Komitmen Kawal Kepastian Humum dalam Pikada dan Pemilu

“Ini dinilai berbahaya bagi kelangsungan pilkada di Kabupaten Blitar,” ungkapnya.

Menurutnya, kepemimpinan Sugino sebagai Ketua KPU Kabupaten Blitar banyak mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat.

Sorotan ini dapat merugikan berbagai pihak muali dari calon bupati dan wakil bupati, masyarakat dan pemerintah daerah. 

Apalagi dana hibah yang diberikan pemerintah untuk gelaran pemilihan kepala daerah ini tidak sedikit. Ada Rp 64 miliar yang digelontorkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar ini.

“ Ada dengan dana hibah sebesar Rp 64 milliar untuk proses penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Blitar, ternyata produknya tidak sesuai dengan harapan,” ungkapnya.

Jaka menegaskan, bahwa pertaruhan KPU Kabupaten Blitar pada 27 November mendatang. Pasca pencoblosan akan menjadi momen paling rawan dan beban bagi KPU. 

Kepuasan masyarakat atas kinerja KPU menjadi catatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. “ KPU harus konsentrasi penuh dalam memaksimalkan hasil pilkada dengan elegan, berani melawan segala bentuk tekanan kepentingan, jujur dan profesional, kami yakin KPU Kabupaten Blitar akan sukses dengan baik apabila hal itu dilakukan,” tegasnya.

Editor : Robby Ridwan