Kisah Masyumi, Bukti Islam Politik di Indonesia Pernah Kalahkan Kaum Nasionalis

BLITAR, iNewsBlitar - Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) merupakan partai politik berbasis Islam. Di bawah dirigen Masyumi, umat Islam pernah menjadi kekuatan politik terbesar di Indonesia.

Masyumi berdiri pada 24 Oktober 1943 menyusul dilarangnya Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia oleh penjajah Jepang. Saat itu KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi.

Baca Juga

Kisah Soebandrio Kepala BIN Era Soekarno Sebut PKI Lebih Kuasai Intelijen daripada NU

Dalam sejarahnya, Masyumi mula-mula sebuah federasi dari empat organisasi Islam, yakni NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Kemudian dalam perjalanannya berubah menjadi partai politik.

Pada awal pemerintahan Presiden Soekarno atau Bung Karno, yakni tepatnya masa Demokrasi Liberal, kekuatan politik Masyumi berhasil mengungguli PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang hanya meraup 41 kursi atau 18 %.

Pada Agustus 1952, sebagai salah satu dari 16 partai yang masuk di parlemen, Masyumi memiliki sebanyak 50 kursi atau 21 %, dan sekaligus menjadi yang terbesar. Pencapaian Masyumi sebagai Islam politik membuktikan kekuatan Islam melebihi kaum nasionalis.  

Baca Juga

Nafsu Gulingkan Soekarno, Amerika Selundupkan 8.000 Senjata ke PRRI

“Masyumi berkat perannya yang menentukan di penghujung revolusi serta di saat kelahiran Republik persatuan, maka ia tampil sebagai kekuatan politik utama di era rezim baru dengan 50 kursi di parlemen,” demikian dikutip dari buku Partai Masjumi, Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral (2013).

Dalam peta politik nasional, Masyumi secara tegas dan gamblang mewakili kekuatan kutub Islam. Sedangkan PNI mewakili kutub golongan kaum nasionalis.

Berbeda dengan Masyumi yang banyak mengambil peran di penghujung revolusi, PNI lebih banyak mendapat untung dari sentimen kebanyakan rakyat Indonesia, yakni yang selalu mengasosiasikannya dengan Bung Karno.

Baca Juga

Kisah Pembubaran PKI, Masyumi dan PSI, Parpol yang Sama-sama Terlibat Makar

PNI menjadi pewaris tradisi nasionalis akbar di masa sebelum perang sekaligus partai tunggal yang berdiri sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Kendati demikian, karena berbagai aliran di dalamnya, PNI kemudian terpecah -pecah menjadi beberapa partai, yakni Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan Partai Rakyat Nasional (PRN) yang masing-masing memiliki 18 kursi dan enam kursi.  

“Dengan merekrut pengikut terutama dari kalangan pegawai pemerintah, baik pusat maupun daerah, mereka (PNI) mengusung kepentingan orang kecil dalam suatu bentuk nasionalisme proletarian yang disebut Marhaeinisme”.

Baca Juga

PKI Hancur Pasca G30SPKI, Ganti Slogan We Are Nowhere But Everywhere

Di luar Masyumi dan PNI, pada tahun 1952 itu juga berdiri kekuatan politik yang dianggap mewakili kutub Marxis. Salah satunya adalah PKI (Partai Komunis Indonesia) yang pasca peristiwa Madiun 1948, tidak dilarang.

Kendati demikian, dengan dibubarkannya FDR (Front Demokrasi Rakyat) PKI mengalami kemunduran besar. PKI juga tidak diterima bergabung ke dalam pemerintahan.

Namun sejumlah partai yang senafas (Marxis), tapi secara politik pesaing PKI, berhasil masuk pemerintahan. Di antaranya adalah Partai Murba yang meski hanya memiliki empat kursi di parlemen, namun tak sedikit simpatisannya tersebar di PNI dan PSI.

Baca Juga

Kisah PKI Minta Bung Karno Bubarkan HMI dan NU Tampil Membela

Kemudian ada PSI pimpinan Sutan Sjahrir yang mendapatkan 15 kursi dan  Partai Sosialis pimpinan Amir Sjarifuddin yang hanya meraup dua kursi.

Di luar perwakilan partai politik, terdapat wakil rakyat non partai yang jumlahnya juga lumayan besar.  Pada masa itu, koalisi politik terhadap jalannya roda pemerintahan berlangsung tidak stabil.

Keputusan kabinet tak lebih dari keputusan pimpinan partai politik yang diambil dalam rapat pimpinan sehari sebelumnya. Dari 16 kelompok politik, yakni termasuk non partai, 13 di antaranya meraih jabatan penting di pemerintahan.

Namun dua partai terbesar, yaitu Masyumi dan PNI yang menjadi penentu stabilitas lembaga negara justru kurang terwakili. Merasa yakin sebagai salah satu organisasi politik langka yang menjadi simpatisan riil di masyarakat, Masyumi hanya bisa menyesali keadaan tersebut.

Dalam perjalanan sejarahnya, perolehan kursi Masyumi mengalami penurunan setelah NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik di pemilu 1955.  Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena sejumlah tokohnya dianggap terlibat gerakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).

Editor : Solichan Arif