BLITAR, iNewsBlitar - Event Blitar Jadul (Jaman Dulu) atau Blitar Djadoel 2024 yang jadi agenda rutin tahunan Pemerintah Kota Blitar Jawa Timur mendapat sorotan tajam anggota legislatif.
Bazaar Blitar Jadul sebagai bagian perayaan Bulan Bung Karno diketahui telah menelan dana APBD 2024 sebesar Rp 485 juta lebih. Namun pelaksanaan acara yang berlangsung 5 hari (7-11 Juni) itu, dinilai amburadul.
Bahkan DPRD Kota Blitar menerima informasi dari masyarakat adanya praktek jual beli stan jualan yang diduga mengarah pada terjadinya pungutan liar (pungli).
“Ada informasi jual beli stan di acara Blitar Jadul yang itu diduga mengarah pada pungli,” ujar Ito Tubagus Aditya, anggota DPRD Kota Blitar kepada iNewsBlitar Rabu (12/6/2024).
Acara Blitar Jadul di alun-alun dan dilaunching Wali Kota Blitar Santoso ditutup pada Selasa malam 11 Juni 2024. Data yang dihimpun, untuk biaya sewa peralatan umum acara Bazaar Djadoel, Pemkot Blitar mengalokasikan biaya Rp 485.747.600.
Total uang rakyat yang dikeluarkan untuk acara 5 hari itu ditaksir bengkak lebih besar lagi mengingat setiap kecamatan dan kelurahan juga diminta menyiapkan stan masing-masing.
Informasinya, kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Bulan Bung Karno setiap Juni itu diikuti oleh sebanyak 400-an pedagang, terutama makanan dan minuman atau kuliner.
Harapan legislatif, kata Ito, stan jualan Blitar Jadul diisi oleh masyarakat Kota Blitar, khususnya para pelaku UMKM. Hal itu sebagai bagian normalisasi ekonomi kerakyatan pasca pandemi Covid-19.
Namun apa yang terjadi? Menurut Ito dirinya banyak mendapat laporan banyaknya warga luar kota Blitar yang memiliki stan jualan di acara. Mereka mendapatkan dari sejumlah orang yang memperjualbelikan.
Informasi yang dihimpun, harga sewa stan Bazaar Blitar Jadul antara Rp 2,5 juta-Rp 5 juta selama acara berlangsung. Tinggi rendah harga sewa tergantung ukuran stan dan lokasi.
Bukan hanya berlaku bagi warga luar Kota Blitar. Sejumlah warga Kota Blitar yang sehari-harinya sebagai pedagang kecil di sekitar alun-alun, informasinya juga dikenakan uang sewa. Untuk jualan di atas trotoar mereka harus merogoh kocek Rp 250 ribu-Rp 500 ribu.
Pembayaran sewa stan dikoordinir oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai bagian panitia acara. Kabarnya mereka diduga orang-orang yang pernah berjasa atas pemenangan Wali Kota Blitar Santoso dalam Pilkada 2019.
“Pertanyaanya, kalau tidak ada karcis retribusi dan semacamnya, terus uangnya lari ke mana?,” tegas Ito yang merupakan politisi Partai Demokrat.
Menurut Ito, acara Bazaar Blitar Jadul seharusnya menjadi panggung ekonomi masyarakat Kota Blitar. Warga leluasa berjualan tanpa dikeluhkan adanya pungutan uang sewa dan sejenisnya.
Pada konsep branding pariwisata, acara yang berlangsung seharusnya mampu membuat capaian branding Kota Blitar sebagai kota wisata. Apalagi Blitar Jadul merupakan bagian dari peringatan Bulan Bung Karno. Namun semua itu tidak terlihat.
Acara Blitar Jadul tidak lebih dari acara pasar malam, semacam pameran pembangunan yang amburadul dan justru banyak menimbulkan keluhan warga lokal. Acara yang berjalan terkesan hanya untuk menyerap anggaran.
Menurut Ito perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap Bazaar Blitar Jadul yang telah menyisakan persoalan. Termasuk dugaan adanya praktik pungli, pihaknya akan melakukan pengusutan.
“Kita akan membahas hal ini di DPRD,” pungkasnya.
Sementara itu penanggung jawab dari acara Bazaar Blitar Jadul belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan yang terjadi.
Sebelumnya saat launching acara Blitar Jadul pada 7 Juni 2024 Kepala Disperindag Kota Blitar Hakim Sisworo mengatakan acara Bazaar Blitar Jadul 2024 lebih mengedepankan sisi kuliner tradisional.
Acara diharapkan berlangsung lebih meriah dibanding tahun sebelumnya lantaran juga terdapat pameran dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Editor : Solichan Arif
Artikel Terkait
