Era Baru
Berakhirnya status PPKM tahun 2022, menandai era baru. Menyongsong UGP tahun 2022 ada beberapa fakta yang layak dipertimbangkan.
Pertama, UGP ke 1 tahun 2002 merupakan rentetan aksi seniman, setelah tahun sebelumnya menggelar Upacara Rakyat 17 Agustus di eks halaman Kecamatan Kepanjen Kidul yang sekarang menjadi Kompleks PIPP. Alasan seniman saat itu, karena rakyat tidak pernah dilibatkan dalam Upacara Peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus oleh Rezim Orde Baru. Greget seniman itu akhirnya menemukan formula, berupa Grebeg Pancasila. Nah, dengan format TUM, ruang partisipasi rakyat menjadi minim. Haruskah sejarah terulang, seniman-seniman membuat upacara baru lagi ?
Kedua, awalnya UGP sangat menarik, karena berbentuk sendratari budaya, yang menjadi magnet media, dan wisatawan, sehingga UGP mampu menyedot perhatian Jakarta, sehingga mendorong lahirnya Hari Pancasila bahkan menjadi hari libur nasional. Andaikata sejak awal menggunakan konsep TUM, kecil kemungkinan acara ini mendapat dukungan luas.
Ketiga, sejak lama beredar isu bahwa kroni-kroni Samanhudi yang mengacak-acak UGP. Naiknya Drs. H.Santosa MPd menjadi Walikota Blitar periode 2019- 2024, digadang-gadang bakal mengembalikan ruh UGP seperti sedia kala. Pertanyaannya, mampukah Walikota Santosa keluar dari bayang-bayang Samanhudi, mengingat dirinya adalah Wakil Walikota periode 2014-2019 yang mendampingi Samanhudi sebelum ditangkap KPK.
Keempat, sejarah telah berbicara, UGP yang berusia ke 22 tahun, sangat rawan diintervensi oleh rezim penguasa. 10 tahun pertama, konsiten sebagai sendratari budaya. Namun 10 tahun kedua, formatnya berubah menjadi upacara semi militer. Tidak ada jaminan, tahun berikutnya menjadi aman dari kocokan oleh pihak-pihak yang bermain. Maka sulit bagi UGP menjadi kegiatan yang dicita-citakan, bisa selanggeng Grebeg Maulud, Sekatenan, atau contoh lokal yang tidak jauh yaitu Jamasan Gong Mbah Pradah di Lodoyo, Kabupaten Blitar.
Editor : Edi Purwanto
Artikel Terkait
