SAMARINDA, iNews.id - Gubernur Kalimantan Timur akan mempertahankan tenaga honorer di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltim. Isran Noor selaku Gubernur Kaltim juga mengatakan jika Kaltim tidak akan menjalankan kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat.
Dikutip dari laman instagram Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, @pemprov_kaltim pada Rabu (2/3/2022) Gubernur Isran Noor mengatakan, ''Saya tidak akan mengikuti kebijakan negara itu, saya akan pertahankan dengan cara saya, tentu dengan baik. Kalimantan Timur tidak akan menghapus. Bagiamana caranya. Itu urusan saya,''.
Keterangan tersebut disampaikan Isran usai mengetahui laporan mengenai jumlah anggota Satpol PP Kaltim dari Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa. Dalam laporannya disebutkan jika jumlah dari anggota Satpol PP Kaltim sebanyak 174 orang yang terdiri dari 102 tenaga non PNS dan 72 tenaga PNS.
Isran berpesan kepada seluruh tenaga non PNS atau tenaga honor di Kaltim agar tidak khawatir, maupun was-was akan diberhentikan. Dia mengatakan Pemprov Kaltim akan menanganinya dengan cara-cara yang baik.
''Tenaga Non PNS atau tenaga honor di Kaltim akan kita pertahankan, dan tidak akan menghapusnya seperti rencana yang akan dilaksanakan pemerintah pusat,'' ujarnya.
Seperti diketahui masalah tenaga honorer ditargetkan tuntas pada tahun 2023 sebagaimana diatur pada pasal 99 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2018 tentang Manajemen PPPK. Lalu pada pasal 88 PP No. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, instansi pemerintah telah dilarang merekrut tenaga honorer
Ke depan hanya ada dua jenis ASN yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). iNews Blitar
Editor : Robby Ridwan
Artikel Terkait
