SOLO, iNewsBlitar – Pemerintah pusat menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga akhir tahun 2024.
Di kawasan Semanggi Selatan, RW 1 Mojo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pemerintah melakukan kolaborasi program penanganan permukiman kumuh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meletakkan batu pertama pembangunan rumah layak huni.
Di lokasi terlihat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah pejabat kementrian PUPR.
Muhadjir mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem sangat tergantung inisiatif dan niat baik pemerintah daerah (Bupati/Wali Kota).
Jika Pemkab/Pemkot memiliki inisiatif dan kemauan politik yang baik untuk menangani masalah kemiskinan di wilayahnya, pemerintah pusat akan memfasilitasi.
Fasilitas yang diberikan melalui Kemenko PMK yang mengemban tugas koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian (KSP) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Dengan program yang dilakukan Pemkot Surakarta yang melibatkan semua stakeholder baik dari unsur pemerintah (APBN), BUMN maupun swasta akan kita jadikan model untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem, permukiman-permukiman kumuh di Indonesia,” ujarnya.
Pembangunan rumah layak huni di permukiman kumuh Semanggi Selatan berjumlah 47 unit. Pembangunan ditarget selesai dan mulai ditempati pada bulan April mendatang.
Pada waktu yang sama, pembangunan 136 unit rumah layak huni serupa rencananya berlangsung di kawasan Semanggi Utara, Kota Surakarta. Pembangunan berasal dari bantuan berbagai CSR.
“Kita harapkan tahun ini semuanya selesai. Jadi lebih cepat dari target semula yang diperkirakan baru akan selesai di 2023, bahkan untuk di wilayah Semanggi Selatan harapannya April sudah bisa ditempati,” tandas Menko PMK Muhadjir.
Pada kesempatan itu Muhadjir juga menyampaikan optimistis Indonesia akan mampu menurunkan kemiskinan ekstrim. Apalagi kini didukung dengan semakin longgarnya aktivitas pergerakan masyarakat dan meningkatnya ekonomi.
“Kita tahu, kawasan kumuh juga menjadi kantong lahirnya generasi stunting yang menjadi masalah dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kalau kita gagal menangani ini secara holistik, maka intervensi apapun tidak akan maksimal dan akan sangat menentukan generasi Indonesia selanjutnya,” pungkas Muhadjir.
Editor : Solichan Arif
Artikel Terkait
