Keterlibatan TP2ID Dalam Kasus Korupsi Blitar Diminta Dibongkar

BLITAR, iNewsBlitar – Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar didesak untuk mengusut dugaan keterlibatan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) dalam kasus korupsi proyek dam Kali Bentak Rp 4,9 miliar.

Mengacu keterangan salah satu pejabat Dinas PUPR Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan tersangka, Kejari Kabupaten Blitar dinilai tidak ada alasan untuk tidak mendalami peran TP2ID.

Baca Juga

Jaksa Blitar Selidiki Kaitan TP2ID dengan Korupsi Dam Kali Bentak, Bidik Siapa?

Desakan itu disampaikan Koordinator LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Joko Prasetyo. Bahwa pejabat PUPR yang ditetapkan tersangka telah mengaku hanya menjalankan perintah TP2ID.

"Pejabat Dinas PUPR hanya bawahan, yang bertanggungjawab secara administratif saja. Sementara kebijakan dan keputusan dalam menunjuk kontraktor pelaksana bukan kewenangannya," ujar Joko Selasa (29/4/2025).

TP2ID diketahui merupakan Tim Percepatan Pembangunan yang dibentuk pada masa Pemerintahan Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini.

Baca Juga

Hak Angket Bupati Blitar Mak Rini Ternyata Berhenti, DPRD: Diserahkan Hukum

TP2ID secara politik menjadi tempat berkumpulnya orang-orang circle utama Mak Rini dengan hak privilege yang besar, termasuk leluasa mengintervensi birokrasi.

Menurut Joko, adanya TP2ID di masa Mak Rini membuat komponen birokrasi pemerintahan kehilangan fungsi lantaran semua disetir dari TP2ID.

Pada konteks kasus dugaan korupsi proyek Dam Kali Bentak, ia mencontohkan tupoksi PPK dan PPTK yang nyaris tidak berfungsi.

Baca Juga

Puluhan Massa LSM Laskar Gelar Unjuk Rasa Minta DPRD Bubarkan TP2ID dan Pemakzulan Bupati Blitar

Begitu juga dengan peran inspektorat dan legislatif, khususnya Komisi III DPRD yang bertugas melakukan pengawasan, bisa dikatakan mandul.

"Karena dari perencanaan sabo dam kemudian pelaksanaannya menjadi dam ini jelas kebohongan publik," ungkap Joko.

Dengan fakta yang sudah terang benderang itu, Joko mendesak penyidik kejaksaan Kabupaten Blitar untuk segera mengungkap keterlibatan TP2ID.

Baca Juga

Bupati Blitar Mak Rini Kesandung Hak Angket, Eks Sekretaris PKB: Sejak Awal sudah Meragukan

Siapapun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab. “Harus segera diusut tuntas baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.

Sebelumnya Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Blitar, Gede Willy menegaskan tidak ragu-ragu mengusut dugaan keterlibatan TP2ID dalam dugaan korupsi proyek Dam Kali Bentak.

Dalam kasus dugaan korupsi itu kejaksaan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di mana 2 di antaranya adalah pejabat Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

Baca Juga

Kesandung Hak Angket, Bupati Blitar Mak Rini Tiba-tiba Kopyok 31 Pejabat Eselon 2

Keduanya adalah Sekretaris Dinas PUPR, Heri Santosa (HS) dan Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hari Budiono alias Budi Susu (BS).

Sejauh ini penyidik kejaksaan juga telah memintai keterangan 3 orang anggota TP2ID. Termasuk mantan Bupati Blitar Mak Rini dan kakak kandungnya juga dimintai keterangan sebagai saksi.

"Kalau ada alat bukti yang menuju ke sana (keterlibatan TP2ID), kita tidak akan ragu tapi perlu waktu untuk mengumpulkan alat bukti itu," tegas Willy.

Editor : Solichan Arif