Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar 2023 Rendah Dibanding Nasional

BLITAR, iNewsBlitar - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Blitar menilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini jika melihat data yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada akhir 2023.

Baca Juga

Kejutan PAN Kota Blitar: Bagi Takjil Durian, Pecah Telur 3 Kursi DPRD, Berikutnya Pilkada 2024?

Ini disampaikan Ketua Fraksi PAN Kabupaten Blitar, Andi Widodo dalam penyampaian Pandangan Umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (20/03/2023) malam. Fraksi PAN menilai realisasi investasi bidang produktif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

"Jika kita membaca angka statistik yang disampaikan oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini kemarin dalam LKPJ tahun 2023 menunjukan peningkatan, tapi kenyataannya berbanding terbalik," ungkapnya.

Baca Juga

Hak Angket Bupati Blitar Mak Rini Ternyata Berhenti, DPRD: Diserahkan Hukum

Andi Widodo menyebutkan realisasi investasi Pemerintah Kabupaten Blitar pada 2023 naik 69,82 persen. Perkembangan produk domestik regional bruto (PRDB) juga mengalami kenaikan 8,49 persen. "Data ini bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar justru hanya mencapai 4,45 persen, tertinggal oleh pertumbuhan ekonomi nasional, mengapa bisa seperti ini ?," tegasnya.

Jembatan Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan tidak Tuntas dan Ditinggalkan Kontraktornya, hingga akhir kontrak jembatan ini tidak dapat difungsikan.

Anehnya lagi, Pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan data nasional. Di dalam LKPJ 2023 Bupati Blitar, Rini Syarifah menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional 4,05 persen, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 4,95 persen.

Baca Juga

Ini Saran PAN Kota Blitar untuk Pilkada agar Pemilu Luber Jurdil

Jika dibandingkan dengan ekonomi Jawa Timur, Kabupaten Blitar jelas tertinggal 0,5 persen. Sementara itu, beberapa sumber yang didapatkan oleh Fraksi PAN dari pertumbuhan ekonomi nasional justru mencapai 5,05 persen. 

Baca Juga

Saksi PAN Temukan Penghitungan Tertutup di Sukorejo, KPU Kota Blitar : Semua Terbuka untuk Umum

Sedikitnya ada empat sumber pertumbuhan ekonomi nasional 2023 yang dikutip Fraksi PAN, seluruhnya menunjukkan 5,05 persen. Sumber ini meliputi Humas Setkab RI pada 11 Februari 2024, Kementerian Keuangan 7 Februari, BPS Nasional pada 5 Februari, dan Bank Indonesia pada 5 Februari.

"Pertanyaan kami darimana saudari Bupati Blitar, Rini Syarifah menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,05 persen, mohon diklarifikasi," ungkapnya.

Baca Juga

Tutup Kampanye Pemilu 2024, Ribuan Massa PAN Birukan Kota Blitar

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik melalui perbaikan infrastruktur dan pembangunan pusat perekonomian. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Blitar memperbaiki jalan 63.074,8 meter dan pembangunan Pasar Sidorejo, Kecamatan Ponggok.

Namun upaya dari Pemerintah Kabupaten Blitar ini justru menyisakan persoalan. Sebagai contohnya, pembangunan jembatan Desa Dawuhan justru tidak selesai hingga sekarang ini. 

Akibatnya Pemerintah Kabupaten Blitar harus menanggung beban karena pihak ketiga atau pemenang tander pembangunan tidak memiliki kompeten untuk membangun jembatan senilai Rp 7,4 Miliar ini. 

Dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, Pemerintah Kabupaten Blitar harus mengembalikan uang ke pusat sekitar Rp 4 miliar. Sementara itu, kenyataan dilapangan jembatan ini tidak ubahnya bangunan mangkrak tidak berguna. 

Warga yang seharusnya sudah dapat menikmati akses jalan, kini harus kembali menelan pil pahit dengan menyebrangi sungai. Kondisi ini membuat pilu warga saat banjir datang, karena dipastikan warga tidak bisa melintas.

Sumber lain di DPRD Kabupaten Blitar yang juga enggan disebutkan namanya ini menyebutkan, kondisi tidak jauh berbeda juga mengenai pembangunan pusat perekonomian Pasar Sidorejo, Kecamatan Ponggok. "Informasinya proyek senilai Rp 2,8 M ini juga meninggalkan persoalan dan saat ini tengah diselidiki oleh penegak hukum," ungkapnya.

Editor : Robby Ridwan