Seruan Lawan Politik Uang dan Penegakan Hukum dari KRPK

BLITAR, iNewsBlitar - Masa dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) menyerukan untuk melawan politik uang dan penegakan hukum. Seruan ini dilakukan saat mereka menggelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Blitar, Jalan Merdeka, Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Polres Blitar, Kamis (21/12/2023).

Mereka menuntut aparat penegak hukum menangkap dan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Tidka hanya itu, kasus lama Surat Palsu KPK di Kabupaten Blitar juga minta dituntaskan.

Sampai saat ini pembuat surat palsu KPK masih DPO sejak 2018 lalu. Selain itu, masa juga meminta penegak hukum untuk membongkar dugaan tambak udang ilegal di kawasan hutan lindung di perbatasan Kabupaten Blitar dan Tulungagung.

“Tuntaskan dugaan kasus korupsi yang mandek di Polres dan Kejari Blitar, tangkap dan adili para pelaku money politik, dan wujudkan pemilu bersih tanpa adanya money politik,” ungkap Korlap Aksi M Triyanto usai berorasi.

Aksi massa tersebut dalam rangka  memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2023 dengan tema Tegakan Supremasi Hukum dan Lawan Politik Uang.

Dalam aksinya, selain berorasi massa juga membentangkan sejumlah poster diantaranya bertuliskan Gila Korupsi merejalela, Hancurkan sarang koruptor, Pemilu 2024 ASN harus netral. Apa gunanya APH jika koruptor merajalela? dan Awas bahaya laten korupsi.

"Indonesia negara kaya raya tapi masyarakatnya masih banyak menderita. Pengangguran merajalela. 

Ini adalah efek dari korupsi," teriak M Trianto.

Selain itu, Trianto juga mengapresiasi kinerja APH atas ditangkapnya sejumlah pejabat diantaranya SYL mantan Menteri Pertanian, Ketua KPK non aktif Firli Bahuri,  Kajari Bondowoso dan operasi tangkap tangan Gubernur Maluku Utara.

Trianto berharap aparat penegak hukum di Blitar, juga komitmen menangani kasus-kasus hukum yang lama mandeg dan tidak tertangani.

"Tambang ilegal bertebaran di Blitar Utara, tambak udang di Blitar Selatan. Kasus pajak juga membutuhkan komitmen penegak hukum. Supremasi hukum hanya dijadikan menghancurkan lawan politik. Kita berharap Pemilu sepakat melawan money politik yang hanya menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin korupsi," tandasnya.

Massa KRPK dan FMR usai berorasi ditemui Sekretaris Daerah Kota Blitar, Priyo Suhartono.

"Pak Wali Kota dan saya sangat berkomitmen dan semangat apa yang menjadi aspirasi. Kami setuju dengan momentum hari korupsi sedunia. Kota Blitar harus menjadi contoh dan kejadian di daerah lain tidak terjadi di Blitar Raya," kata Priyo Suhartono.

Usai melakukan aksi, Sekda Kota Blitar diminta menandatangani pakta integritas, dan menandatangani sepanduk bertuliskan 'Tolak Politik Uang'. Selanjutnya, mereka meneruskan aksinya di Kantor Kejaksaan Negeri Blitar dan Polres Blitar dengan tuntutan yang sama. 

Massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dan Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) menggelar aksi demo di depan Kantor Wali Kota Blitar.

Editor : Robby Ridwan