Pengakuan Adanya Politik Oligarki Bupati Blitar Mak Rini Dibeberkan

BLITAR, iNewsBlitar - Pengakuan atau testimoni adanya dugaan kekuatan oligarki di lingkaran pemerintahan Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini mulai bermunculan.

Satu persatu, yakni mulai urusan mutasi aparatur sipil negara (ASN), penentuan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), hingga penataan anggaran di setiap OPD atau dinas di Kabupaten Blitar, diungkapkan sejumlah pihak sebagai hasil tekanan oligarki.

Baca Juga

Prestasi Mak Rini Lebih Baik dari Rijanto, Petani Blitar Ingin Periode Kedua Dilanjutkan

Pengakuan itu muncul seiring dengan pernyataan TP2ID (Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah) Kabupaten Blitar bahwa Bupati Mak Rini bukan wayang politik oligarki.

“Ketika ketua dewan dan pimpinan fraksi ketemu bupati di pendopo dan yang menemui adalah keluarga (bupati), apakah itu bukan oligarki?,” tutur salah seorang pejabat OPD yang enggan disebut namanya.

Yang bersangkutan sengaja menjawab pernyataan Ketua TP2ID Sigit Purnomo yang menegaskan, kabar adanya kekuatan oligarki yang mengendalikan Bupati Mak Rini hanya isapan jempol.

Baca Juga

Masyarakat Kabupaten Blitar Lebih Puas Dipimpin Mak Rini Ketimbang Rijanto

Yang belum lama terjadi dan diresahkan para pimpinan OPD, TP2ID memanggil sejumlah pimpinan OPD. Masing-masing pimpinan dipaksa memperlihatkan anggaran. Sepak terjang TP2ID dianggap sudah masuk ke wilayah yang menjadi wewenang bupati.

TP2ID merupakan lembaga pembantu bupati yang dibentuk seiring dengan dilantiknya Mak Rini sebagai bupati Blitar pada 21 Februari 2021. Penanggung jawab TP2ID diketahui adalah saudara kandung Bupati Mak Rini.

Dari awal Mak Rini memerintah, TP2ID disinyalir menjadi wadah untuk mengontrol kekuasaan.  

Baca Juga

Pembatalan Debat Ke-3 Pilkada Blitar Rugikan Mak Rini-Ghoni: Kita Laporkan DKPP

“Intervensi oligarki berlangsung pada wilayah anggaran (APBD), mutasi pegawai sekaligus merangkap sebagai penggarap proyek,” tutur sumber lain.

Kekuatan oligarki di lingkaran Bupati Mak Rini disinyalir mencengkram hingga birokrasi paling bawah, yakni tingkat muspika atau kecamatan. Informasi yang dihimpun, setiap camat yang terpilih tidak lepas dari restu kekuatan oligarki.

Intervensi yang dilakukan masuk hingga wilayah anggaran, di mana seluruh proyek atau pekerjaan dikuasai. “Silahkan dicek di lapangan, realitas sosial politiknya seperti apa,” tambah sumber yang tidak bersedia disebut nama.

Baca Juga

Hentikan Kasus Bagi-bagi Beras Rijanto-Beky, Bawaslu Blitar Diduga Ketakutan

Anggota DPRD Kabupaten Blitar Hendik Budi Yuantoro melihat isu oligarki politik di lingkaran Bupati Blitar Mak Rini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab hal itu akan membuat roda pemerintahan tidak sehat.

Isu oligarki secara tidak langsung memperlihatkan adanya mosi tidak percaya dari birokrasi dan masyarakat Blitar terhadap kemampuan bupati.

Sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan tertinggi, bupati Blitar kata Hendik harus berani membuktikan dirinya sebagai pimpinan independen. Bahkan bila perlu mengkaji ulang keberadaan TP2ID.

Baca Juga

Pilkada Blitar Panas, Paslon Rijanto-Beky Terancam Sanksi Pidana Pemilu

“Membuktikan kalau tidak disetir kekuatan oligarki atau politik kekerabatan,” tegas Hendik yang merupakan politisi PDIP.

Sebelumnya Ketua TP2ID Kabupaten Blitar Sigit Purnomo kepada iNewsBlitar menegaskan tidak ada kekuatan politik oligarki di lingkaran kekuasaan Bupati Blitar Mak Rini.

Kabar adanya saudara kandung bupati yang selama ini menjadi pengendali utama kekuasaan bupati Blitar, Sigit menegaskan tidak benar. Disampaikan juga bahwa Mak Rini bukan wayang politik oligarki.

Terkait TP2ID yang meresahkan para pimpinan OPD, Sigit menjelaskan, TP2ID merupakan pembantu bupati, di mana komunikasi hanya dengan bupati. Ia membantah TP2ID telah mengintervensi OPD Kabupaten Blitar.   

“Tidak, tidak ada itu (Saudara Mak Rini yang mengendalikan kekuasaan Pemkab Blitar),” ujarnya.

Editor : Solichan Arif