Bupati Blitar Mak Rini bukan Wayang Politik Oligarki

BLITAR, iNewsBlitar - Bupati Blitar Jawa Timur Rini Syarifah atau Mak Rini bukan wayang politik oligarki seperti kabar yang kembali berhembus.

Sejak menjabat sebagai bupati Blitar, Mak Rini tidak pernah dikendalikan kekuatan oligarki, yakni diduga saudara kandung Mak Rini sendiri serta para kolega politiknya.

Baca Juga

Prestasi Mak Rini Lebih Baik dari Rijanto, Petani Blitar Ingin Periode Kedua Dilanjutkan

Penegasan bahwa Bupati Blitar Mak Rini bukan wayang politik atau dikendalikan kekuatan oligarki disampaikan Tim Percepatan dan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar.

Ketua TP2ID Sigit Purnomo mengatakan, tidak ada saudara kandung Mak Rini yang mengendalikan kekuasaan Pemkab Blitar.

“Tidak, tidak ada itu (Saudara Mak Rini yang mengendalikan kekuasaan Pemkab Blitar),” ujar Ketua TP2ID Kabupaten Blitar Sigit Purnomo menjawab iNewsBlitar melalui saluran telepon.

Baca Juga

Masyarakat Kabupaten Blitar Lebih Puas Dipimpin Mak Rini Ketimbang Rijanto

Mak Rini dan Makde Rahmat (Rahmat Santoso) dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada 21 Februari 2021 silam. Kekuasaan keduanya akan berakhir pada 2024 mendatang.

Seiring pelantikan sebagai bupati Blitar berhembus kabar kalau Mak Rini hanyalah wayang politik oligarki. Bupati Blitar sesungguhnya adalah saudara kandung Mak Rini serta para kolega politiknya.

Mereka mengendalikan birokrasi Pemkab Blitar melalui lembaga TP2ID, yakni lembaga baru yang dibentuk seiring dilantiknya Mak Rini sebagai Bupati Blitar.

Baca Juga

Pembatalan Debat Ke-3 Pilkada Blitar Rugikan Mak Rini-Ghoni: Kita Laporkan DKPP

Isu Mak Rini hanya wayang politik oligarki itu kembali mengemuka sepekan terakhir ini. Isu wayang politik muncul seiring dengan keresahan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang merasa diobok-obok TP2ID.

TP2ID yang dinilai tidak memiliki kewenangan telah mengintervensi birokrasi Pemkab Blitar, termasuk leluasa memanggil pimpinan OPD serta mengecek alokasi anggaran di dinas-dinas.

Sigit mengatakan saat ini merupakan tahun politik. Selain Pilpres dan Pileg, pada tahun 2024 mendatang, Kabupaten Blitar juga menjadi salah satu daerah peserta Pilkada serentak.  

Baca Juga

Hentikan Kasus Bagi-bagi Beras Rijanto-Beky, Bawaslu Blitar Diduga Ketakutan

Secara tidak langsung ia ingin mengisyaratkan bahwa isu semacam itu akan kembali bermunculan. “Nyuwun sewu ini tahun politik,” katanya.

Sigit juga menegaskan saudara kandung bupati Mak Rini, yakni baik kakak maupun adik yang dimaksud sebagai invisible hand atau tangan kekuasaan yang tidak terlihat itu, tidak ada.

Sepengetahuan Sigit, saudara Bupati Mak Rini di wilayah politik hanya satu dan itu berada di luar Kabupaten Blitar. “Setahu saya saudaranya (saudara Mak Rini) yang di politik cuma satu dan di luar terus. Tidak pernah ada. Saya jamin itu,” katanya.

Baca Juga

Pilkada Blitar Panas, Paslon Rijanto-Beky Terancam Sanksi Pidana Pemilu

Terkait TP2ID yang dinilai meresahkan para pimpinan OPD karena melakukan intervensi, Sigit juga membantahnya. Tudingan itu kata dia tidak pernah ada. Sebab sesuai ketentuan yang berlaku, TP2ID merupakan pembantu bupati di mana hanya berkomunikasi dengan bupati.

“TP2ID berada di bawah bupati dan hanya berkomunikasi dengan bupati. Saya tegaskan, TP2ID tidak memiliki wewenang memanggil kepala dinas,” tegasnya.

Sementara itu salah satu pimpinan OPD Kabupaten Blitar mengatakan, situasi birokrasi di Pemkab Blitar sudah lama kacau balau. Gejala kekacauan itu terlihat sejak pelantikan Mak Rini sebagai bupati Blitar.

Diduga ada kekuatan politik di luar Bupati Mak Rini, yakni oligarki politik yang mengintervensi birokrasi Pemkab Blitar. Agar tidak mencolok, intervensi itu kata dia dilakukan melalui TP2ID yang merupakan tangan kanan sekaligus pembisik Bupati Mak Rini.

“Dan hal itu sudah lama diresahkan oleh para pimpinan OPD, karena secara aturan TP2ID tidak memiliki kewenangan. Namun para pimpinan OPD tidak berdaya,” keluh salah satu pimpinan OPD Pemkab Blitar yang enggan disebutkan namanya.

Editor : Solichan Arif