Kisah Opsus Soeharto, Operasi Intelijen yang Bikin eks PKI Tak Berkutik

JAKARTA, iNewsBlitar - Pasca G30S PKI atau peristiwa 30 September 1965 dan Presiden Soeharto menggantikan pemerintahan Soekarno atau Bung Karno, Opsus (Operasi Khusus) dibentuk.

Salah satu pendirian Opsus adalah bermisi membentengi negara dari bangkitnya komunisme.

Baca Juga

Pelukan Soekarno kepada Musso Sebelum Mati di Pemberontakan PKI Madiun 1948

Hal itu mengingat PKI (Partai Komunis Indonesia) memiliki pengalaman sejarah jatuh dan bangkit. Setidaknya PKI kembali bangkit pasca peristiwa pemberontakan November 1926 yang gagal.

Kemudian bangkit kembali pasca peristiwa Madiun September 1948. Bahkan PKI menjadi partai politik dengan perolehan suara empat besar pada Pemilu 1955, yakni bersaing dengan PNI, Masyumi dan NU.

Opsus yang dikomandani oleh Ali Moertopo mengawasi setiap gerak anasir komunisme, yakni bahkan pergerakan yang dimungkinkan muncul dari negara lain. Tidak terkecuali Amerika dan sekutunya, Opsus juga diam-diam mengawasi.

Baca Juga

HUT TNI ke-78, Kisah Bung Hatta Bersih-bersih Tubuh Tentara

“Termasuk Amerika dan sekutunya, sampai memantau perkembangan paham komunisme di Hongkong,” demikian dikutip dari buku Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus (2017).

Pantauan yang dilakukan berlangsung detil. Di Hongkong, agen Opsus mengamati setiap perkembangan situasi dari berbagai sektor. Yakni mulai budaya, sosial dan perekonomian.

Perkembangan komunis diamati melalui berbagai pagelaran seni, memantau isu media massa, termasuk melibatkan diri ke dalam berbagai diskusi publik.  

Baca Juga

Tumpas Kelor, Siasat Berani Soeharto Menghabisi G30S PKI

Begitu juga di dalam negeri. Opsus juga tidak berhenti melakukan penggalangan berbagai kekuatan sosial politik guna mengokohkan kekuasaan Presiden Soeharto.

Secara bersamaan, berbagai kekuatan sosial politik Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), yakni sisa warisan rezim Soekarno, tidak dibiarkan berkembang. Termasuk sisa-sisa kekuatan DI/TII dan PRRI/Permesta juga turut dijinakkan.

“Operasi-operasi ini juga untuk menjamin kelompok-kelompok yang melawan pemerintah tidak memegang kendali organisasi yang masih dapat menghimpun dukungan besar”.

Baca Juga

Kondisi Mengerikan Jenderal Korban G30S PKI saat Diangkat dari Lubang Buaya

Opsus yang dipimpin Ali Moertopo secara organisasi berbeda dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara). Anggota opsus terbagi dua, yakni anggota organik yang berasal dari perwira aktif dan anggota jejaring yang direkrut dari aktivis, mahasiswa, tokoh agama dan pengusaha.

Begitu juga operasi intelijen yang dilakukan Opsus, bukan di medan perang sebagaimana wilayah Bakin.

Gerak Opsus lebih pada pengumpulan beragam informasi, menyusun, memberi masukan Soeharto sekaligus menyelesaikan dan menjalankan perintah Soeharto.

Baca Juga

PKI Jago Panasi Suhu Politik, Sejumlah Ketegangan Jelang Gerakan 30 September 1965

Karenanya Ali Moertopo bebas bertindak cepat karena berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Soeharto. “Ia bisa pergi ke semua pejabat tinggi karena mengatasnamakan Soeharto”.   

Lalu dari mana pendanaan operasi intelijen Opsus?. Sebagian dana operasi Opsus, yakni baik di luar negeri maupun di dalam negeri berasal dari sumbangan para pengusaha.

Di antaranya datang dari Ibnu Sutowo yang memimpin Pertamina. Selain dari para pengusaha besar, untuk mendanai kegiatan, Opsus juga mendirikan sejumlah perusahaan sendiri.

Salah satu perusahaan bernama PT Garuda Mataram merupakan agen tunggal Volkswagen di Indonesia. “Sebuah perusahaan yang dibentuk dari aset-aset rampasan periode Demokrasi Terpimpin”.

Perusaan lain yang dibentuk Opsus adalah bergerak di bidang bisnis unggas dan perakitan peralatan elektronik. Melihat Opsus lebih prestisius dari Bakin, dan mulai muncul konflik kepentingan antar intel dalam Bakin, Panglima Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengambil sikap.

Ia mengusulkan kepada Presiden Soeharto membubarkan Opsus dan Kopkamtib. Dalihnya, organ intelijen itu dibentuk dalam situasi tidak normal. Sementara pasca Pemilu 1971 keadaan sudah normal, kehidupan politik sudah dapat dikendalikan dan bahaya sudah lewat.

Soemitro juga berpandangan Ali Moertopo sudah waktunya lepas dari Opsus agar Bakin selaku lembaga intelijen resmi bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

Apa jawaban Soeharto? Presiden RI kedua itu menyatakan tidak setuju Opsus dan Kopkamtib dibubarkan. “Belum saatnya, jangan dulu,” kata Soeharto seperti dikutip dari Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus.

Editor : Solichan Arif