Dituding Hidupkan Pers Gaya Orba, Bupati Blitar Mak Rini Digeruduk Wartawan

BLITAR, iNewsBlitar - Puluhan wartawan lintas organisasi profesi berunjuk rasa menggugat Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini terkait kebebasan pers di Kabupaten Blitar yang dinilai semakin buruk.

Para jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya merasa dihambat dan diintervensi, yakni terutama saat hendak mewawancarai Mak Rini. Wartawan di Blitar Raya tidak lagi bebas menyampaikan pertanyaan.

Baca Juga

PKB Blitar Buka Pendaftaran Cabup di Momen May Day, Ini Alasan Mak Rini Belum Daftar

Pemkab Blitar di bawah pemerintahan Bupati Mak Rini dinilai telah mengembalikan pers pada situasi pers orde baru (orba). Karenanya, selain segera diakhiri, para jurnalis menuntut Bupati Blitar meminta maaf.  

“Untuk doorstop saja, pertanyaan wartawan diatur oleh protokoler pemkab Blitar. Mana yang boleh dan tidak ditanyakan,” ujar April salah seorang reporter radio di Blitar Raya Jumat (25/8/2023).

Aksi puluhan wartawan berlangsung di Pendopo Kabupaten Blitar Ronggo Hadinegoro. Hampir seluruh pekerja media, yakni mulai jurnalis media online, radio hingga televisi, turut berunjuk rasa.

Baca Juga

Prihatin Krisis Bupati Pro Rakyat, Ketua KONI Blitar Maju Pilkada 2024

Tiba di depan pendopo, para wartawan langsung berorasi bergantian. Mereka mengenakan ikat kepala merah putih. Sejumlah wartawan membentangkan poster.

Di antaranya bertuliskan, Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers, Bupati Elit Wawancara Sulit, dan Bupati Jangan Takut Diwawancarai Wartawan.

Korlap aksi Asif Hasani mengatakan, sejak dilantik sebagai Bupati Blitar pada 2019, Mak Rini dinilai terus menjaga jarak dengan wartawan. Mak Rini selalu menghindari wawancara, terutama yang bersifat doorstop.

Baca Juga

Ini Potensi Gus Tamim Maju Pilkada Blitar 2024 Lewat Jalur PKB

Kalaupun bisa ditemui di sebuah agenda acara, bupati hanya bersedia menerima wawancara terkait agenda acara yang ia hadiri. Di saat yang sama, petugas protokoler dan Kominfo akan meminta wartawan untuk tidak menyampaikan pertanyaan di luar konteks kegiatan.

Bahkan sebelum agenda acara dimulai, mereka tidak segan mengirim pesan via WA guna memastikan wartawan tidak bertanya di luar konteks acara. Pelarangan itu terus berlangsung hingga masa pemerintahan Bupati Blitar berumur empat tahun.

Spekulasi yang berkembang, Bupati Blitar Mak Rini diduga lemah berkomunikasi di depan publik. Karenanya ia memilih terus menghindari pertanyaan wartawan, yakni terutama di luar konteks agenda.

Baca Juga

Baru di Era Bupati Blitar Mak Rini ADD Tidak Cair Penuh, Dana Diendapkan di Bank?

Apa yang diperlihatkan Bupati Blitar dan orang-orang di ring satunya itu, kata Asif adalah bentuk mundurnya kebebasan pers di Kabupaten Blitar. Bupati Blitar Mak Rini dinilai telah menghidupkan kembali gaya pers orde baru yang tertutup sekaligus membelenggu.

“Ini gaya-gaya pers orba yang kayaknya dicoba dihidupkan lagi. Karenanya Bupati Blitar sepatutnya meminta maaf. Sebab apa yang dilakukan bagian protokoler dan kominfo tentunya sepengetahuan bupati,” tegas Asif yang merupakan jurnalis media online nasional.

Aksi puluhan wartawan di pendopo Kabupaten Blitar Ronggo Hadi Negoro berlangsung sekitar satu jam. Bupati Mak Rini yang diharapkan berani menemui wartawan ternyata tidak berada di tempat.

Baca Juga

Maju Lagi di Pilkada Blitar 2024, Kekayaan Bupati Mak Rini Susut Rp 1 M

Informasi yang berkembang, dari pada menemui massa jurnalis yang berunjuk rasa, Mak Rini memilih menghadiri lomba 17 Agustusan ASN (Aparatur Sipil Negara). Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Herman Widodo menanggapi unjuk rasa wartawan mengatakan, pemkab Blitar tidak ada niat menghalangi tugas wartawan.

Sebab tugas seorang jurnalis telah dijamin oleh undang-undang Pers. Kendati demikian, ke depan pihaknya akan berusaha lebih baik lagi. “Tidak ada niat menghalang-halangi wartawan karena sudah dijamin undang-undang. Ke depan kami akan berusaha untuk lebih baik lagi,” ujarnya.

Editor : Solichan Arif