Pemerintah RI Hentikan Ekspor Batu Bara Karena Pengusaha Miskin Komitmen ke Negara

JAKARTA, Inews.id - Pemerintah Indonesia sudah berulangkali mengingatkan komitmen para pengusaha batu bara terkait pemenuhan batu bara ke PT PLN (Persero). Namun kenyataanya pasokan batu bara ke PLN setiap bulan tetap di bawah kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Sehingga terakumulasi dan berakibat pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batubara pada akhir tahun.

Baca Juga

Bandrol Rare Earth Fantastis, Lumpur Lapindo Siap Jadi Tambang Baru

Dalam keterangannya Minggu (2/1/2022) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin menyatakan pemerintah akhirnya resmi melarang para pengusaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi melakukan ekspor batu bara mulai 1-31 Januari 2022.

“Kenapa semuanya dilarang ekspor? Terpaksa dan ini sifatnya sementara. Jika larangan ekspor tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam. Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional,”  ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin dalam keterangannya Minggu (2/1/2022).

Baca Juga

Bertolak Belakang dengan Luhut, Kementerian ESDM Lanjutkan Larangan Ekspor Batu Bara

Seperti dilansir dari Okezone.com, langkah sementara penghentian ekspor batu bara guna menjamin terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik. Kurangnya pasokan ini akan berdampak kepada lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero), mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.

Baca Juga

Pemerintah Cabut 2.078 Izin Perusahaan Pertambangan! SImak Alasanya.

Pemerintah, lanjut Ridwan, telah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha batu bara untuk terus memenuhi komitmennya untuk memasok batu bara ke PLN. Namun, realisasinya pasokan batu bara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Sehingga terakumulasi dan di akhir tahun pembangkit PLN mengalami defisit pasokan batu bara.

Menurutnya, persediaan batu bara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi. “Dari 5,1 juta metrik ton (MT) penugasan dari Pemerintah, hingga tanggal 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1%. Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan tiap PLTU yang ada. Bila tidak segera diambil langkah-langkah strategis maka akan terjadi pemadaman yang meluas,” ungkap Ridwan.
 

Baca Juga

Batu Bara DIlarang Ekspor. Bursa Saham Anjlok? Apa Penyebabnya?

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 yang mengatur lebih spesifik tentang kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu minimal 25% dari rencana produksi yang disetujui dan harga jual batu bara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar US$70 per metrik ton.
 

Untuk itu Ridwan menegaskan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi untuk patuh terhadap pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. “Di saat yang bersamaan, kami juga meminta agar PLN melakukan upaya dan langkah efisiensi dan kegiatan bisnis yang mendukung penyediaan tenaga listrik berkualitas dan andal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” imbuh ridwan.
 

Secara khusus Ridwan menegaskan, bahwa dengan dilaksanakan kepatuhan kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri, maka akan menjaga iklim investasi dan perekonomian nasional. “Jangan sampai ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi DMO mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara,” tandas Ridwan.
 

Editor : Robby Ridwan