Pasca Ancaman Pemekaran, Blitar Selatan Digerojok Dana Rp 52 miliar

Arif
.
Jum'at, 20 Januari 2023 | 21:50 WIB
Pemkab Blitar menggerojok anggaran Rp 52 miliar di 7 kecamatan wilayah Blitar Selatan pasca unjuk rasa wacana pemekaran.(foto/iNewsBlitar)

BLITAR,iNewsBlitar – Pemerintah Kabupaten Blitar Jawa Timur pada tahun 2023 ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Blitar Selatan.

Terutama untuk perbaikan jalan rusak di 7 kecamatan wilayah Blitar Selatan, pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 52 miliar.

Sebelumnya karena merasa dianaktirikan dalam pembangunan, ribuan warga di 7 kecamatan wilayah Blitar Selatan turun ke jalan mendesakkan wacana pemekaran atau pembentukan kabupaten baru.

“52 miliar sekian untuk 7 kecamatan di wilayah Blitar Selatan,” ujar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Dicky Cobandono kepada wartawan Kamis (19/1/2023).

Pada APBD tahun 2023 ini, Dinas PUPR Kabupaten Blitar memiliki total alokasi anggaran sebesar Rp 262 miliar. Nominal itu masih akan bertambah pada perubahan anggaran keuangan (PAK) nanti.  

Khusus untuk pembangunan jalan saja, kata Dicky pihaknya telah mengalokasikan anggaran Rp 98 miliar, dengan Rp 52 miliar di antaranya untuk 7 kecamatan di wilayah Blitar Selatan.   Sedangkan Rp 46 miliar sisanya dibagikan kepada 15 kecamatan di wilayah utara.

Sebanyak 7 kecamatan di Blitar Selatan itu di antaranya Bakung, Wates, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Sutojayan dan Kademangan. Masing-masing akan mendapat alokasi anggaran sesuai kerusakan yang ada.

Misalnya Kecamatan Wonotirto dan Panggungrejo menerima jatah Rp 9 miliar. Sedangkan Kecamatan Binangun mendapat kucuran Rp 22 miliar. Sementara kecamatan lain di wilayah Blitar Utara, masing-masing hanya mendapat dana perbaikan jalan rusak Rp 2-3 miliar.

“Kecamatan di utara separonya lho (dibanding Blitar Selatan),” kata Dicky.  

Dicky mengakui kondisi kerusakan jalan di wilayah Blitar Selatan memang parah. Situasi pandemi Covid-19 ditambah tidak adanya anggaran yang membuat perbaikan tidak bisa dilaksanakan. Akibatnya, kata Dicky kerusakan jalan semakin parah.

Namun di sisi lain ketidakawetan jalan di Blitar Selatan juga dipengaruhi karakter tanah yang memiliki sifat gerak. Karenannya dalam perbaikan jalan di Blitar Selatan kali ini, dinas PUPR akan memberlakukan konsep beton.

“Dan konsep konstruksi beton secara anggaran memang lebih besar,” terangnya.

Dicky juga mengatakan, pada tahun ini pembangunan di Blitar Selatan akan menjadi prioritas utama Pemkab Blitar. Selain dana Rp 52 miliar dalam APBD 2023 periode pertama, anggaran akan kembali digelontorkan untuk Blitar Selatan pada PAK nanti.  

Keputusan itu sudah menjadi kesepakatan bersama para pemangku kebijakan di eksekutif dan legislatif. Pemkab juga akan melakukan terobosan untuk mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah pusat. “Kalau itu terealisasi, Blitar Selatan akan luar biasa,” pungkas Dicky.

Sebelumnya ribuan warga dari 7 Kecamatan di wilayah Blitar Selatan berunjuk rasa mendatangi Kantor Pemkab Blitar Senin (16/1/2023). Warga yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Blitar Selatan (AMBS) menuntut diadakan wacana pemekaran wilayah tingkat II baru.

7 Kecamatan di Blitar Selatan menginginkan pelepasan diri dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Wacana pemekaran dipicu kerusakan infrastruktur publik, khususnya jalan di Blitar Selatan yang bertahun-tahun tidak diperbaiki. Warga Blitar Selatan merasa dianaktirikan.

Massa ditemui Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dan Ketua DPRD Suwito Saren Satoto. Wabup Rahmat meminta wacana pemekaran dibatalkan karena Pemkab Blitar menyatakan siap memperbaiki seluruh infrastruktur jalan rusak di Blitar Selatan.  

Editor : Solichan Arif

Follow Berita iNews Blitar di Google News

Bagikan Artikel Ini