BLITAR, iNewsBlitar – Legacy (warisan) monumental pemerintahan Bupati Blitar Rini Syarifah atau Mak Rini mulai dipertanyakan. Sebab pada tahun 2024 ini merupakan masa akhir pemerintahan Mak Rini.
Justru yang terjadi pada pelaksanaan APBD 2024 ini, dinilai tidak berjalan normal. Selain kasda mengalami defisit hingga Rp 58 miliar, Silpa juga minus.
Imbasnya seluruh anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), digeser atau direfocusing yang akibatnya pekerjaan yang seharusnya berjalan triwulan I dan II dialihkan pada triwulan III dan IV.
Menurut pimpinan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar Mujianto, capaian kinerja Mak Rini yang monumental sampai hari ini tidak kunjung terlihat.
Begitu juga pelaksanaan konsep pembangunan ekonomi kawasan dan infrastruktur, masih jauh dari harapan masyarakat. Satu-satunya peninggalan Mak Rini pasca tidak menjabat nanti, kata dia hanya pembangunan kamar mayat di rumah sakit Wlingi.
“Tidak ada tinggalan (legacy) yang bisa menjadi simbol kepemimpinan Mak Rini selain pembangunan kamar mayat di RS Wlingi. Itupun karena dipaksa karena dibangun pada saat pandemi Covid-19,” kata Mujianto Rabu (20/3/2024).
Bupati Blitar Mak Rini merupakan kepala daerah perempuan pertama kalinya di Kabupaten Blitar. Kemenangan Mak Rini dalam Pilkada 2019 sempat menjadi harapan baru bagi masyarakat.
Namun realitasnya wajah Kabupaten Blitar tidak banyak berubah. Bahkan baru di era Pemerintahan Mak Rini, Bupati resmi diajukan legislatif untuk diadili melalui hak angket atas polemik sewa rumah dinas wakil bupati.
Tidak heran jargon Maju Bersama Sejahtera Bersama di masyarakat diplesetkan menjadi Maju Bersama Sejahtera Di Sana. Jargon Maju Bersama Sejahtera Bersama diketahui merupakan tagline Pemerintahan Rini Syarifah.
Mujianto mencontohkan pembangunan wilayah Kanigoro yang merupakan ibukota Kabupaten Blitar. Pada masa pemerintahan Mak Rini, kata dia juga tidak tergarap maksimal. Anggaran pembangunan infrastruktur yang dikucurkan masih jauh dari harapan masyarakat.
Kemudian pembangunan Jembatan Kademangan yang dibiayai APBN sebesar Rp 7,4 miliar, hingga kini juga menjadi polemik. Pembangunan jembatan tidak layak menjadi legacy yang dibanggakan.
Lebih jauh pada wilayah penilaian monitoring centre for prevention KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kata Mujianto posisi Kabupaten Blitar selalu pada titik terendah di Jawa Timur.
Hal itu menunjukkan pada tingkat pencegahan potensi penyelewengan anggaran, masih banyak persoalan. “Dalam dua tahun terakhir selalu menempati posisi terendah di Jawa Timur meskipun hasil BPK diterima dalam keadaan WTP,” ungkapnya.
Sementara Bupati Blitar Mak Rini pada Pilkada 2024 serentak ini dipastikan akan maju kembali. Kepastian mengikuti kontestasi Pilkada 2024 itu telah disampaikan secara terbuka.
Mak Rini diketahui juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar. Pada Pileg 2024 ini kursi PKB di DPRD Kabupaten Blitar dipastikan bertambah, di mana sekaligus bisa mengusung calon kepala daerah sendiri.
Editor : Solichan Arif
Artikel Terkait
