YOGYAKARTA, iNewsBlitar - Sejumlah aktivis mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi (AJD) menantang Capres Prabowo Subianto berdiskusi terbuka tentang kemunduran demokrasi dan pelanggaran HAM.
Para aktivis mahasiswa menolak tuduhan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang menuduh aksi bagi-bagi selebaran tentang kemunduran demokrasi dan pelanggaran HAM sebagai upaya penggagalan Pemilu 2024.
“Kami mahasiswa memberi kesempatan dan mengundang Prabowo untuk berdiskusi secara terbuka mengenai kemunduran demokrasi dan pelanggaran HAM,” tegas Zuhud selaku jubir AJD dalam pers rilisnya di Yogyakarta Selasa (16/1/2024).
Aksi bagi-bagi selebaran yang berisikan tema kemunduran demokrasi dan HAM dilakukan mahasiswa secara serentak. Aksi berlangsung pada 11 Januari 2024 lalu.
Buntut dari aksi bagi-bagi selebaran itu mahasiswa dituduh melakukan black campaign atau kampanye hitam terhadap salah satu pasangan calon capres cawapres. Tuduhan itu muncul dari TKN Prabowo-Gibran.
“Padahal kita menyampaikan sesuai dengan literatur dan beberapa sumber yang dapat dipercaya,” ungkap Zuhud.
Yang disesalkan lagi, ada indikasi Bawaslu akan memakai UU No 7 Tahun 2017 pasal 280 untuk menjerat mahasiswa. Jika ancaman itu betul diterapkan, mahasiwa menilai Bawaslu tidak bisa membedakan antara gerakan moral dengan gerakan black campaign.
Apalagi dalam aksi yang digelar itu mahasiswa tidak pernah mengajak atau menghimbau siapapun untuk memilih salah satu capres atau cawapres yang saat ini sedang berkontestasi.
Mahasiwa menilai apa yang terjadi sebagai upaya membungkam gerakan mahasiswa yang peduli dengan demokrasi yang sesuai dengan nilai di dalamnya.
“Sangat miris dan sangat tercium menyengat hari ini ada upaya-upaya pembungkaman terhadap gerakan mahasiswa yang masih peduli terhadap demokrasi,” paparnya.
Selain mengajak Capres Prabowo berdiskusi terbuka tentang kemunduran demokrasi dan HAM, mahasiswa dalam pernyataan sikapnya juga meminta Tim TKN Prabowo-Gibran menghentikan pencarian pelaku pembagi selebaran.
Sebab ada lebih dari 14.000 mahasiswa di 899 kampus di seluruh Indonesia yang terlibat.
Mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penegakan hukum, yakni khususnya terkait hilangnya 13 aktivis yang hingga kini belum ditemukan.
“Kami mahasiswa juga meminta pemilu 2024 berlangsung damai dan netral,” pungkasnya.
Editor : Solichan Arif
Artikel Terkait
