Pemerintahan Rijanto-Beky di Blitar Tidak Sesuai Ekspektasi

BLITAR, iNewsBlitar – Pasangan Rijanto-Beky Herdihansah dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Blitar belum sesuai ekspektasi.

Indikator akan membawa Blitar lebih berdaya dan berjaya sesuai janji politik yang didengungkan saat Pilkada 2024, sampai saat ini belum juga terlihat.

Baca Juga

Kemenangan Rijanto-Beky di Pilkada Blitar Tegaskan Tren Petahana Cukup Satu Periode

Bahkan munculnya polemik jalan rusak di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok yang ditolak warga lantaran dianggap tidak sesuai harapan, tidak segera dibereskan.

Alih-alih memberi solusi riil. Melalui Dinas PUPR Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah hanya berjanji masih akan berkonsultasi ke Kementerian PUPR.

Koordinator ormas PPI (Perhimpunan Pergerakan Indonesia) Kabupaten Blitar Mujianto tidak melihat Rijanto-Beky punya planning jangka pendek, menengah dan panjang dalam pemerintahannya.

Baca Juga

Apresiasi TG, Pengusaha Ternak Ayam Blitar atas Kemenangan Rijanto-Beky: Yakin Sejak Awal

Yang saat ini berjalan terkesan sporadis dan masih bertujuan untuk kepentingan branding politik. Setidaknya itu yang terlihat pada 100 hari pemerintahan.

“Harusnya ada planing jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Saya tidak melihat itu,” ujar Mujianto kepada wartawan Selasa (15/4/2025).

Mujianto memberi contoh soal birokrasi di tubuh pemerintah Kabupaten Blitar yang kata dia semestinya jadi bagian plan jangka pendek.

Baca Juga

PAN Menangi Pilkada Blitar Raya, Ini Apresiasi Mantan Wabup Makde Rahmat

Ia belum melihat adanya penataan. Hingga kini masih ada beberapa jabatan OPD yang kosong atau diisi pejabat tidak sesuai, dan itu terkesan dibiarkan.

Contohnya PUPR dan Satpol PP. Pada sisi lain, Bupati Rijanto dan Wabup Beky tiba-tiba menyatakan tidak ada jual beli jabatan di pemerintahannya.

Ungkapan itu seolah mengisyaratkan pemerintahannya dalam situasi penuh ancaman jual beli jabatan.

Baca Juga

Beky Serahkan Gaji Jika Terpilih di Pilkada Blitar, KRPK: Mending Janji Tak Cawe-cawe Proyek

Sementara soal pembahasanpenataan birokrasi, informasinya Rijanto dan Beky lebih banyak melibatkan orang-orang pensiunan.

Para bekas ring satu tim sukses saat Pilkada. Suara mereka lebih didengar ketimbang staf ahli dan asisten yang satu bidang atau satu rumpun dengan OPD.

Padahal para pensiunan tersebut tidak ada dalam struktur pemerintahan, dan malah berpotensi jadi benalu politik dalam pemerintahan Rijanto-Beky.

Baca Juga

Hentikan Kasus Bagi-bagi Beras Rijanto-Beky, Bawaslu Blitar Diduga Ketakutan

“Artinya gaya yang dipakai masih konvensional, tidak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya,” ungkap Mujianto.

Dari pantauan di lapangan, indikator gebrakan Rijanto-Beky untuk membawa Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya faktanya memang belum juga terlihat.  

Yang berjalan sementara ini hanya kegiatan bersifat seremonial, kunjungan sana-sini, silaturahmi sana-sini yang biasa dipersamakan dengan kegiatan gunting pita.

Sementara yang diharapkan masyarakat Kabupaten Blitar, Rijanto-Beky bisa membawa perubahan lebih baik: Berdaya dan Berjaya untuk semua.

Terutama Wabup Beky yang dalam kampanye di Pilkada telah berjanji akan mewakafkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran masyarakat Blitar.

Bahkan selama menjabat wabup Blitar, Beky berjanji menghibahkan seluruh gajinya kepada masyarakat Kabupaten Blitar.

“Kalau tidak ada planning yang jelas (pendek, menengah dan panjang), semua janji tentang kemakmuran berpotensi hanya jadi isapan jempol,” tambah Mujianto.

Sementara soal jalan rusak di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok yang ditolak warga, Pemerintahan Rijanto-Beky belum memiliki solusi jelas.

Wabup Beky berjanji akan mencarikan solusi dari Kementerian PUPR. Artinya Pemkab Blitar tidak tinggal diam di tengah masalah keterbatasan anggaran.

“Pak Wabup sendiri akan ke Kementerian PUPR untuk mencarikan solusi,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar Hamdan Zulkifli Kurniawan kepada wartawan.

Editor : Solichan Arif