PP Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Resmi Ditandatangani Presiden Jokowi, Apa Isinya?

PP Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Resmi Ditandatangani Presiden Jokowi, Apa Isinya?

Baca Juga

Kinerja PNM Berdayakan Ekonomi Perempuan Indonesia Lampaui Grameen Bank Penerima Nobel Perdamaian

BLITAR, iNewsBlitar.id - Presiden Jokowi pada 9 Februari 2022 yang lalu secara resmi telah menandatangani PP no 8 tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sebagaimana mengutip MNC Portal pada Kamis 17 Februari 2022. PP no 8 tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji itu terdiri dari 25 pasal. Ada satu pasal yang menyebutkan tentang penugasan menteri agama (Menag) untuk melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Pada bagian awal PP tersebut, dijelaskan tentang ketentuan umum penyelenggaraan ibadah haji. Pada bab ini tertulis juga tertulis penyelenggaraan ibadah haji diselenggarakan oleh kementerian urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Baca Juga

Kecam Perusakan Posko Petani Blitar, KPA: Percepatan Reforma Agraria Presiden Jokowi Diganjal

Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji; dan

b. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Baca Juga

Sepak Terjang Hacker Bjorka Bocorkan Data Pribadi Pejabat Tak Pusingkan Mahfud MD

Lalu, pada Pasal 3-5 menjelaskan mengenai pelaksanaan koordinasi ibadah haji. Di mana, Menag bertugas untuk melakukan koordinasi mulai dari pusat hingga kota bahkan sampai perwakilan Arab Saudi.

Baca Juga

Pengumuman, BBM Naik

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

(2) Tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Baca Juga

Presiden Beri Selamat Juara Umum Singapore Open, Unggahan Chico Aura: Pak Jokowi Pilih Kasih

Pasal 4

Dalam meiaksanakan tugas Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Menteri mengoordinasikan:

a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat;

b. Gubernur di tingkat provinsi;

c. Bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota; dan

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi.

Pasal 5

Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan,dokumen perjalanan, dan administrasi;

b. Pembinaan; dan

c. Pelindungan.

Editor : Edi Purwanto