BLITAR, iNewsBlitar ~ Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Korda Blitar Raya, Winanto menegaskan, bahwa tujuan demo wartawan agar Bupati Blitar Hj Rini Syarifah lebih terbuka. Tidak ada lagi penghalangan dari pihak manapun untuk mewawancarai Bupati Blitar Hj Rini Syarifah dan berkenan menjawab pertanyaan wartawan.
"Selama ini ada penghalangan dari orang-orang yang melekat pada Bupati Blitar untuk temen-temen wartawan wawancara,"
"Teman-teman wartawan saat doorstop juga sering dikatakan wawancara di luar kontek apabila tidak menyangkut acara seremonial yang dihadiri bupati," tembahnya Winanto.
Beberapa hari pasca aksi demo wartawan di Pendopo Ronggo Hadinotonegoro (RHN) beberapa waktu yang lalu muncul ajakan untuk Ngopi Bareng bersama Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah. Salah satu wartawan koran harian di Blitar ditunjuk pihak pendopo untuk mengkoordinir terlaksana ngopi bareng ini. Kegiatan ini terlaksana di Pendopo RHN, Selasa (12/09/2023) dan dihadiri beberapa wartawan di Blitar.
Winanto secara tegas mengatakan, bahwa Ngopi Bareng bersama Bupati Blitar bukan menjadi target wartawan yang melakukan aksi demo beberapa waktu yang lalu. Tujuan aksi jelas, yakni menyerahkan pernyataan sikap tertulis dari wartawan ke Bupati Blitar.
Saat itu aksi demo, para wartawan menyerahkan pernyataan yang diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Plt Kesbangpol Kabupaten Blitar. Adanya ajakan ngopi bareng, Ia menduga surat pernyataan ini tidak sampai ke tangan Bupati Blitar. "Jika surat penyataan sikap temen-temen wartawan sampai ke Bupati, tentu tinggal melaksanakan di lapangan, tapi jika tidak sampai ke Bupati Blitar itu persoalan lain. Apalagi saat kita aksi, beredar foto Bupati Blitar sedang berkegiatan tradisional tarik tambang bersama ASN di Alon-alon Kanigoro," ungkapnya.
Dikatakannya, jika tujuan wartawan demo untuk dengar pendapat, maka itu menjadi pilihan saat aksi demo. Tujuan wartawan aksi untuk menyampaikan pernyataan sikap secara tertulis para pekerja media di Blitar. Bahkan ini juga disepakati tidak ada dengar pendapat saat dan sesudah aksi.
Menurutnya, jika ingin ada tukar pendapat dan mendengarkan masukan dari wartawan langsung, Bupati Blitar bisa menemui saat aksi demo kemarin. Saat aksi demo kemarin, para wartawan Blitar Raya diterima oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), sedangkan Bupati Blitar meninggalkan pendopo.
Winanto menjelaskan, Bupati Blitar Hj Rini Syarifah tidak perlu menjelaskan alasan enggan diwawancarai oleh wartawan. Apalagi Bupati Blitar sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar punya tanggungjawab untuk menjelaskan ke masyarakat salah satunya melalui wawancara wartawan.
"Bupati Blitar Rini Syarifah seolah lupa, karena menduduki posisi sebagai pejabat publik, yakni kepala daerah, sebagai penanggungjawab anggaran pemerintah daerah, berkewajiban menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai implementasinya," ungkapnya.
Tanggapan senada juga diungkapkan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya, Irfan Ansori. Menurutnya, jika pasca aksi demo beberapa waktu yang lalu ada undangan Ngopi Bareng Bersama Bupati Blitar tidaklah tepat.
Ia khawatir undangan Ngopi Bareng bersama Bupati Blitar ini akan dimaknai berbeda oleh orang lain. Ia justru menyarankan, Bupati Blitar mengundang wartawan untuk dimintai masukan untuk pembangunan di Kabupaten Blitar. Para wartawan di Blitar menunggu perubahan sikap dari Bupati Blitar Hj Rini Syarifah di lapangan.
"Kalau Bupati Blitar sudah mau diwawancarai dan tidak dihalangi lagi, itu kita sudah cukup," tegasnya.
Editor : Robby Ridwan