Renggang dengan NU Pasca G30S PKI, Bung Karno Lengser

JAKARTA,iNewsBlitar - Hubungan Presiden Soekarno atau Bung Karno dengan NU (Nahdlatul Ulama) renggang pasca meletusnya peristiwa 30 September 1965 atau G30S.

Baca Juga

Pasangan Mas Ibin-Elim Jadi Harapan Baru di Pilkada Kota Blitar 2024

NU yang sebelumnya selalu sejalan dengan kebijakan politik Bung Karno menilai situasi politik akan terus keruh selama Partai Komunis Indonesia (PKI) masih ada. Karenanya NU meminta Bung Karno segera membubarkan PKI.

Namun Bung Karno tidak segera merespon. Ia masih mencari skema yang tepat bagaimana situasi politik kembali kondusif. NU pun tidak berhenti melakukan gerakan yang menghantam PKI.

Baca Juga

Idolakan Bung Karno, Bacawali Pilkada Blitar Mas Ibin Siap Mimpi Setinggi Langit

“Sebagai organisasi yang sangat konsisten anti komunis, maka NU terus melakukan kampanye di masyarakat untuk menolak segala bentuk ajaran Marxisme Leninisme,” demikian dikutip dari buku Benturan NU PKI 1948-1965.

Baca Juga

Rekom Pilkada Blitar 2024 di Tangan, Langkah Mas Ibin Sebagai Bacawali Tak Terbendung

Sementara pasca G30S, yakni di sepanjang 1965-1966 hingga 1967-1968, benturan sosial antara massa nahdliyin, terutama Banser NU (Barisan Ansor Serbaguna) dengan sisa-sisa pengikut PKI terus terjadi di mana-mana. Terutama di kantong-kantong suara PKI, seperti Kediri, Blitar, Madiun, Bojonegoro,  Banyuwangi, dan hampir seluruh daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pada 12 Oktober 1965, di Kota Kediri, Jawa Timur. Banser Kediri yang tengah menggelar apel dan karnaval dengan bersenjata lengkap di wilayah Burengan, tiba-tiba diserang para pengikut PKI.

Baca Juga

Ziarahi Makam Bung Karno di Blitar, Kakak Ketua Umum Airlangga Siap Menangkan Golkar Dapil 6

Mereka menyerang dengan menyemprokan cairan kimia. Juga ditambah lemparan batu, serangan bambu runcing serta senjata tajam. Perang pun tak terelakkan. Pasca peristiwa G30S, PKI berusaha melakukan serangan balik kepada NU dan aparat keamanan. Termasuk mencoba bangkit dengan mempraktikkan tesis Kritik Oto Kritik (KOK) Sudisman di Blitar Selatan, Jawa Timur. 

Baca Juga

Cerita Gedung Agung Jogja, dari HB IX, Bung Karno dan Tan Malaka

Bung Karno meminta NU untuk tidak berbenturan dengan PKI. Presiden Soekarno memanggil Ketua Umum PBNU KH Idham Khalid dan bertanya, “Kenapa NU gontok-gontokan dengan PKI?”.

Idham Khalid mengatakan NU tidak gontok-gontokan, melainkan diserang oleh PKI, lalu membalas. “Kalau NU tidak diserang, NU tidak akan membalas. Tetapi kalau digontok dan dikasari maka NU akan bertindak kasar dan siap gontok-gontokan,” tegas Idham Khalid seperti dikutip dari Benturan NU PKI 1948-1965.

Pada peringatan Harlah NU ke-40 di Jakarta tahun 1966, Bung Karno hadir. Harlah dipadati warga nahdliyin, khususnya Banser se Indonesia. Bung Karno kembali menyampaikan harapannya kepada NU. Ia ingin NU memelopori kembalinya stabilitas nasional. 

NU menerima tawaran itu dengan syarat tanpa melibatkan PKI. Artinya PKI harus dibubarkan. Sikap tegas yang tak bisa ditawar itu yang membuat hubungan NU dengan Bung Karno semakin renggang. Dalam Benturan NU PKI 1948-1965, Abdul Mun'im DZ menulis, kerenggangan itu membuat posisi politik Bung Karno semakin lemah. 

Dengan sindiran halus setengah berkelakar, NU membuat dalil politik yang ditujukan kepada Bung Karno. “Sukarno tanpa NO akan menjadi Sukar. Bung Karno tanpa NO akan menjadi Bungkar”. 

Sukar adalah sulit dan Bungkar merujuk pada situasi porak poranda. Sedangkan kata NO dibelakang nama Soekarno atau Bung Karno diartikan sebagai ejaan lama NU (Nahdlatul Oelama).

Dalam posisi politik yang semakin terjepit, pada tahun 1967, Bung Karno akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh Soeharto. 

Editor : Solichan Arif