Blitar, iNewsBlitar.id - Tepat 11 tahun lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi resmi menetapkan setiap 9 Desember menjadi Hari Anti Korupsi Sedunia. Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh rakyat di dunia tentang pentingnya melawan korupsi yang menjadi ancaman serius bagi pembangunan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Sekertaris Blitar Institut, Mulyono Habibi menyebut jika korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi.
"Dampaknya sangat luas ya bagi suatu negara, mulai dari memburuknya sektor ekonomi, meningkatkan ketidakadilan, hingga melemahnya sektor pertahanan dan keamanan," jelas Habibi, Senin (9/12/2024).
Sementara, indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini mengalami penurunan. Pria yang akrab disapa Habibi ini menilai jika menurunny indeks persepsi korupsi menjadi cerminan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas institusi pemerintah dalam memberantas korupsi.
"Skor yang menurun ini menunjukkan kurangnya perbaikan dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah, penerapan kebijakan antikorupsi yang tidak efektif, termasuk transparansi anggaran dan pengadaan yang menjadi salah satu penyebabnya," imbuhnya.
Hari Anti Korupsi tahun ini bertepatan dengan selesainya tahapan pesta demokrasi di tingkat daerah (Pilkada) dimana sudah terpilihnya para pemimpin baru. Hal ini sekaligus menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kepala daerah yang terpilih, karena korupsi di Indonesia ini masih menjadi budaya.
"Ini harus diurus dengan serius, terutama janji-janji politik harus dilaksanakan, jangan cuma omon-omon doang," tegas aktivis HMI Blitar ini.
Di Kabupaten Blitar pasangan calon nomor urut 01 Rijanto dan Beky Hendriansyah sudah melaksanakan deklarasi kemenangan. Deklarasi ini juga disambut gembira oleh rakyat yang memilih serta partai pengusungnya. Namun yang harus diperhatikan, tugas kedepan setelah di lantik semakin berat terutama praktek korupsi dan pungli di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Modus korupsi ini semakin modern, jadi harus menjadi perhatian khusus agar praktek korupsi maupun pungli di Kabupaten Blitar bisa dinihilkan," tutup Advokat muda asal Blitar ini.
Editor : Robby Ridwan
Artikel Terkait
