BLITAR, iNewsBlitar.id - Jokowi menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak boleh ikut dalam urusan demokrasi. Dia mencontohkan agar para bawahan tidak bebas berbicara kepada atasan dengan dalih demokrasi. "Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, tidak sama dengan atas, nggak boleh," tegasnya.
Presiden Joko Widodo juga meminta aparat TNI dan Polri tidak terlibat dalam urusan demokrasi. Menurutnya TNI dan Polri harus memberi contoh terkait kedisplinan nasional kepada masyarakat. "Oleh sebab itu saya minta pada jajaran TNI Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini kedisiplinan nasional, tapi juga di TNI sendiri juga harus mulai berbenah," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara pembukaan rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 1 Maret 2022.
Maka dari itu, Jokowi meminta TNI dan Polri untuk meningkatkan kedisiplinan nasional. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dalam melihat dan meniru sikap kedisplinan TNI dan Polri. "Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di tentara kepolisian, nggak ada. Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," ungkapnya.
Editor : Edi Purwanto
Artikel Terkait
