BLITAR, iNewsBlitar.id - Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2021. Melalui Perpres No 72 tahun 2021, residen memberikan mandat kepada BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di tingkat pusat, di Provinsi Jawa Timur, setidaknya diperkirakan ada 653 ribu balita yang mengalami stunting berdasarkan perhitungan prevalensi tahun 2021, atau terbesar ke-dua di Indonesia untuk jumlah anak yang mengalami stunting.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jatim, Dra Maria Ernawati, M.M, menerima Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Arie Rukmantara dalam membahas percepatan penurunan Stunting di Jawa Timur.
Sejak tahun 2021, + “Progress in nutrition is possible. Keberhasilan menurunkan stunting sangat mungkin. Kolaborasi adalah kuncinya,” ujar Arie Rukmantara. “UNICEF akan memainkan perannya dalam mendukung penuh BKKBN dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai amanat percepatan penurunan stunting di Jawa Timur,” sambungnya.
Ia juga menyampaikan bahwa intervensi yang dilakukan selama ini juga akan mendukung kolaborasi multi-pihak yang telah dilakukan oleh BKKBN terutama dalam penguatan koordinasi dan advokasi di tingkat provinsi dan kabupaten maupun penguatan pemberdayaan masyarakat. Dra Maria Ernawati, M.M menyampaikan bahwa saat ini BKKBN telah memiliki lebih dari 90ribu tim pendamping keluarga di tingkat desa. “Masing-masing tim berisi 3 orang yang terdiri dari Bidan Desa, Kader KB dan Kader PKK. Tim ini memiliki tugas untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting di tingkat desa, sebagai bagian pemberdayaan masyarakat”.
Ia juga menyebutkan bahwa program-program di Kota/Kabupaten prioritas di Jawa Timur dapat dilakukan kolaborasi dengan program-program BKKBN yang sedang berjalan. “Pada prinsipnya kita semua memang harus berkolaborasi untuk mempercepat upaya penurunan Stunting” ujar Maria Ernawaty.
Editor : Edi Purwanto
Artikel Terkait
