Ini 3 Sanksi yang Diberikan ke Pedagang Ecer Minyak Goreng tidak Patuhi Aturan

BLITAR, iNewsBlitar– Kementrian perdagangan (Kemendag) akan memberikan saksi pada seluruh pengecer atau pedagang minyak goreng yang tidak menerapkan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Akan ada tiga saksi yang dijatuhkan pada pedagang.

Baca Juga

Terungkap Kericuhan Reses Guntur di Blitar Diduga Ada yang Mendalangi, Siapa?

Nantinya, Menteri akan memberikan mandat kepada Direktur Jenderal. Sedangkan, kepala daerah memberikan mandat kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan.

Ini yang di sampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan, minyak goreng dengan acuan HET yang sudah dirilis harus direalisasikan segera mungkin, baik oleh pengecer maupun pedagang. 

Baca Juga

Emak-Emak Ketipu Jual Beli Minyak Goreng, Total Kerugian Rp 1 Miliar

Jika tidak, kata dia, pengecer dan pedagang akan menghadapi sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06 Tahun 2022.

 "Di Permendag sudah jelas, ada sanksinya. Pengecer yang melanggar akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian usaha sementara, sampai pencabutan izin usaha," kata Oka, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (2/2/2022). 

Baca Juga

Hemat Minyak Goreng, Begini Cara Goreng Ikan yang Hanya Menggunakan Daun Pisang

Melansir Permendag Nomor 06 Tahun 2022, pengenaan sanksi administratif terkait penerapan HET akan dilaksanakan oleh Menteri dan Kepala Daerah sesuai kewenangan masing-masing. 

Berikut tiga sanksi kepada pengecer dan pedagang yang tidak menerapkan HET minyak goreng sebagaimana telah ditetapkan pemerintah: 

Baca Juga

Amankah Minyak Goreng Dipakai Berulang Kali? Simak Penjelasan Ahli...

1. Para pemangku kepentingan akan memberikan peringatan tertulis paling banyak dua kali dengan tenggang waktu paling lama 14 hari.

 2. Jika sudah diberikan peringatan tertulis dua kali namun belum ada perbaikan, maka akan dilakukan penghentian usaha sementara.  

Baca Juga

Kapolri Urusi Minyak Goreng: Tolong Betul-Betul Diawasi!

3. Apabila usahanya sudah dihentikan sementara dan tetap tidak memberikan perubahan yang semestinya, maka pencabutan izin usaha akan ditetapkan. 

Oke mengatakan, untuk sanksi berupa pencabutan perizinan usaha ini akan dilaksanakan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan notifikasi dari Menteri atau Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha. 

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada para pengecer atau pedagang agar segera melakukan pertukaran minyak goreng kepada sales distributor. Hal ini supaya masyarakat bisa memperoleh dan pedagang tidak dirugikan atas kebijakan baru ini. 

"Bagaimana pun caranya barang (minyak goreng) harga terbaru harus sudah dapat. Kalau belum dapat, ditukar saja ke sales distributornya. Kalau prosesnya sulit, bisa hubungi kami di hotline," ujar Oke.  

Adapun hotline yang disediakan yakni dapat melalui pesan instan Whatsapp 0812 1235 9337, surel [email protected], atau konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor).

Editor : Robby Ridwan