Bupati Penajam Paser Utara Ditangkap KPK, Abdul Ghafur Ogah-ogahan Tangani Covid

JAKARTA - Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud (AGM) (AGM) baru saja ditangkap KPK. "KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim kedeputian bidang penindakan KPK," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (13/1/2022). Dia ditangkap atas dugaan gratifikasi.

Sebelum diamankan KPK, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud tercatat pernah membuat kontroversi, sebagaimana berikut ini :

Baca Juga

Lukas Enembe Ternyata Belum Bisa Ditahan, Ini Alasan KPK

1. Ditegur Mendagri karena Belum Bayar Insentif Nakes

Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM) pernah ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena belum menyelesaikan kewajiban membayar insentif tenaga kesehatan (nakes). Ia ditegur bersama sembilan kepala daerah lainnya. Namun, AGM, sebagaimana dilaporkan Badan Keuangan Pemkab PPU, menjelaskan pembayaran insentif nakes itu terhambat lantaran proses penyesuaian atau rasionalisasi anggaran daerah yang direalokasikan itu memakan waktu cukup lama. Setelah proses birokrasi tersebut rampung, Pemkab PPU membayarkan tunggakan insentif nakes tersebut.

2. Tak Mau Lagi Urus Penanganan Covid-19  

Bupati AGM menegaskan tidak ingin lagi terlibat dalam urusan penanganan Covid-19. Keputusan itu diambilnya karena yang dia lakukan selama ini malah membuatnya tersudutkan. Ia merasa tersudutkan salah satunya karena audit pengadaan chamber box atau bilik disinfektan sebanyak empat buah untuk kendaraan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat itu harganya Rp500 juta per unit dan kemudian susut menjadi Rp200 juta saat diaudit.
 

3. Rumah Dinas Rp34 Miliar

Proyek pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara hingga kini belum rampung 100 persen, meski telah menghabiskan anggaran Rp34 miliar. Penyelesaian pembangunan rumah dinas itu masih memerlukan anggaran tambahan. Kepala Dinas PUPR PPU, Edi Hasmoro mengatakan masih membutuhkan anggaran untuk beberapa pengerjaan lanjutan pembangunan rumah jabatan bupati. "Beberapa jenis pengerjaan lanjutan rumah kepala daerah itu seperti pagar, ornamen, taman (landscape), dermaga, serta pengerjaan interior rumah," ujarnya pada Agustus 2021.inews Blitar

Editor : Edi Purwanto