DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan APBD 2023
![header img](https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2022/10/04/11936_rapat-paripurna-dprd-kabupaten-blitar-blitar.jpg)
BLITAR, iNewsBlitar.id - DPRD Kabupaten Blitar lakukan rapat Paripurna bersama Bupati Blitar di Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada Selasa (4/10/2022). Dalam rapat kali ini Bupati Blitar menyampaikan penjelasan terkait nota keuangan APBD 2023.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa'i. Dalam sidang paripurna tersebut, dihadiri oleh 38 dewan dari kelima fraksi yang ada.
Dalam penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap nota keuangan rancangan APBD Blitar tahun anggaran 2023, hal tersebut didasarkan salah satunya dari saran dan pendapat dewan yang dimulai sejak pembahasan kebijakan umum APBD (KUA) serta RPMJMD. Sebelumnya, PPAS telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Badan Keuangan pemerintah Kabupaten Blitar.
Bupati Blitar menyampaikan penjabaran ringkas terkait rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang berisikan kondisi dan kebijakan anggaran belanja daerah, kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan dan program kegiatan masing masing SKPD.
Adapun penjelasan Bupati Blitar terhadap nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut.
Pertama terkait kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan dearah dengan memperluas ruang gerak biaya pembangunan. Pihaknya mengatakan, eksekutif akan terus meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi serta pendapatan lain yang sah.
Kedua, kondisi dan kebijakan belanja daerah karena tingginya kebutuhan tidak seimbang. Sehingga perlu disusun secara selektif sesuai dengan PPAS dan memprioritaskan kebutuhan publik.
Ketiga, kondisi dan kebijakan anggaran pembiayaan mengenai penerimaan yang perlu dibayarkan kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Hal tersebut dimaksudkan guna mendukung stabilitas keuangan daerah dan diupayakan agar selisih penerimaan dengan pengeluaran selanjutnya dapat menutup defisit anggaran.
Bupati Blitar, Rini Syarifah juga menegaskan jika pencapaian prioritas pembangunan perlu adanya koordinasi dari para pemangku kebijakan sesuai dengan prioritas dan diharapkan dapat memberi dukungan pada prioritas strategis.
''Pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian program dan kegiatan dengan berdasar pada dimensi utama yaitu, ekonomis, efisiensi dan efektifitas yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program prioritas'', tegas Rini Syarifah, Bupati Blitar. Adv
Editor : Robby Ridwan