get app
inews
Aa Read Next : Ketua HMI Komisariat Peta Blitar Pertama Inisiasi MPK Komisariat

Tidak hanya Kedaulatan Teritorial, Kedaulatan Digital Indonesia Rawan Bocor

Kamis, 20 Januari 2022 | 16:06 WIB
header img
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Regional, BADKO HMI Jawa Timur, M Habibi

BLITAR, iNews.id - Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) BADKO Jawa Timur menilai, kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang besar mudah sekali di bobol oleh asing. Beberapa tahun terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap bersitegang dengan kapal asing baik di udara dan di laut yang memasuki teritorial Indonesia.

 

Bukan teritorial Indonesia yang kerap kecolongan dimasuki oleh kapal asing, namun juga di jagad maya. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, pengguna internet di Indonesia naik 11 persen pada tahun 2021 dibandinkan 2020. Dari sebelumnya 175,4 juta menjadi 202,6 juta. Sementara jumlah penduduk Indonesia mencapai 272 juta jiwa lebih.

 

"Internet yang menyediakan platformnya bukan milik Indonesia, namun milik asing, sebut saja google dan facebook milik perusahaan Amerika," ungkap Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Regional, BADKO HMI Jawa Timur, M Habibi, Kamis (20/01/2022).

 

Habibi menyebut, bahwa dengan maraknya kegiatan bersosial media oleh warga Indonesia, membuat rahasia baik pribadi dan teritorial mudah dijangkau oleh asing. Ini berakibat, tidak ada lagi tempat rahasia di wilayah Nusantara yang menjadi benteng terakhir pertahanan Indonesia.

 

"Kita dengan mudah memfoto dan mendokumentasikan suatu daerah bahkan hutan dan gunung dan menunggahnya ke sosial media yang notabennya milik bangsa asing. Ini rawan untuk kedaulatann digital kita," tegas Pria lulusan fakultas hukum ini.

 

Pria yang akrab disapa Bibi ini menyebutkan, bahwa beberapa platform digital merekrut volunteer (relawan) untuk mendokumentasikan suatu tempat, mulai dari warung hingga gunung. Tidak hanya ruang terbuka, bahkan hingga ruang tertutup seperti toiletpun menjadi bahan untuk diunggah dan diulas. "Mereka hanya diberikan cindera mata, namun sudah bahagia merasa bangga jadi bagian perusahaan asing, padahal bisa jadi mereka diperalat," ungkapnya. 

 

"Mereka mengulas secara tuntas suatu tempat dengan dalih sebagai fasilitas yang layak untuk dikunjungi, namun tidak sadar data yang mereka input akan masuk ke perusahaan asing," ungkapnya.

 

Tidak hanya tempat, bahkan jumlah kelahiran penduduk yang ada di Indonesia dengan mudah dapat diketahui oleh bangsa asing, karena setiap orang mayoritas mengunggah kelahiran anak mereka.

 

Ia meminta pemimpin Bangsa Indonesia dapat mencontoh China dalam melindungi data diri penduduk dan wilahnya. Sebab China memiliki platform sendiri bahkan sosial media sendiri yang dikelola oleh perusahaan setempat. Pemerintah China melarang platfom asing digunakan di negaranya sebelum platform karya anak bangsa berkembang. "Ini bukan otoriter, namun melindungi data penduduk dan wilayah bangsanya," tegasnya.

 

Ia mengapresiasi langkah TNI yang masih melarang orang untuk mendokumentasikan markas-markas mereka. "Memang harus dirahasiakan, ini menyangkut pertahanan Bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mengandalkan generasi muda untuk membuat platform-platform sosial media dan didukung oleh negara," tegasnya. iNews Blitar

Editor : Robby Ridwan

Follow Berita iNews Blitar di Google News Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut