Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar Sepakati Adanya Anggaran Pendidikan Sebesar 20%

BLITAR, iNewsBlitar.id - Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Blitar terhadap nota keuangan APBD tahun anggaran 2023 pada Selasa (4/10/2022), Fraksi GPN menyepakati terkait penganggaran dalam bidang pendidikan. Setidaknya, pemerintah dapat mengaggarkan sekurang-kurangnya 20% dari APDB untuk dana pendidikan. 

Selain itu, pihak Partai GPN juga turut meminta ketegasan Bupati Blitar untuk membubarkan keberadaan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah. Fraksi GPN juga berharap supaya pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat dilakukan melalui 
program satu ruas jalan tuntas.

Baca Juga

Kapan Puasa Syawal Dilakukan? Berikut niat, dan Tata Cara Puasa Syawal, Simak sampai Habis

"Karena ini juga merupakan tuntutan dari berbagai pihak. Disinyalir tupoksi TP2ID tumpang tindih dengan yang lain", terang Eka Nanda Dyah, juru bicara fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar.

"Kami berharap program satu ruas jalan tuntas dapat diterapkan dengan baik", imbuhnya.

Setidaknya, ada 12 hal yang menjadi pertimbangan perencanaan anggaran belanja tahun 2023 dari fraksi GPN, diantaranya:
1. Sepakat terkait anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD.
2. Ketegasan Bupati Terhadap keberadaan tim percepatan pembangunan dan inovasi daerah untuk dibubarkan.
3. Diusulkannya perda tentang CSR.
4. Berharap supaya terdapat laporan-laporan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Blitar terhadap CSR kepada Bappeda.
5. Diharapkan supaya terdapat pendataan, inventarisasi, terhadap kegiatan penambangan baik yang berijin maupun tidak berijin. Menertibkan penambang-penambang ilegal serta merumuskan upaya pendapatan yang diambil dari kawasan pemerintah Kabupaten Blitar.
6. Memohon penjelasan kepada Wakil Bupati Blitar terkait status pendopo yang sedang ditempati Wabup. Menyarankan kepada Wabup supaya menempati pendopo Kabupaten Blitar yang merupakan simbol pemerintahan Kabupaten Blitar. 
7. Meningkatkan pemberdayaan BUMD, sehingga dapat dijadikan ujung tombak sumber pendapatan asli daerah.
8. Memperhatikan fenomena banyaknya anak sekolah yang sakit akibat cuaca ekstrim dan melakukan upaya pencegahan agar fenomena tersebut tidak berkelanjutan. Misalnya melalui sosialisasi prokes yang kembali digalangkan.
9. Kelangkaan pupuk yang sedang dialami oleh petani. Fraksi GPN berharap supaya dinas-dinas terkait dapat membantu permasalahan petani terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi.
10. Apresiasi terhadap dinas PUPR dalam pelaksanaan reformasi agraria.
11.  Berharap supaya Pemerintah Kabupaten Blitar mengupayakan proses sengketa dan kegaduhan  yang terjadi di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok agar tidak berkepanjangan dan juga melakukan antisipasi serta pemetaan masalah agar hal seperti ini tidak terjadi di wilayah lain.
12. Pembangunan infrastruktur supaya dapat dilakukan secara merata serta diperhatikan kualitasnya. Adv

Editor : Robby Ridwan